Pemkab Rejang Lebong Siapkan Penyusunan Raperda RTRW 2024-2044

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 26 Oct 2024 - 22:54

SAMPAIKAN: Dr. H. Asli Samin, S.Kep, M.Kep sampaikan proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Raperda RTRW) yang akan berlaku dari tahun 2024 hingga 2044. ARIE/RB--

KORANRB.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong saat ini tengah dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Raperda RTRW) yang akan berlaku dari tahun 2024 hingga 2044.

Hal ini diungkapkan Asisten II Setda Kabupaten Rejang Lebong Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Dr. H. Asli Samin, S.Kep, M.Kep.

Ia mengungkapkan bahwa Raperda RTRW ini bertujuan untuk melestarikan lingkungan sekaligus memastikan bahwa tata ruang wilayah kabupaten selaras dengan kebijakan tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu.

Menurut Asli, penyusunan Raperda RTRW Kabupaten Rejang Lebong perlu disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu agar tidak terjadi konflik tata ruang di kemudian hari.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa RTRW kabupaten ini dapat mengakomodasi kebutuhan pembangunan dan pengembangan wilayah tanpa merusak lingkungan atau menyebabkan ketidaksesuaian dalam penataan ruang dengan wilayah tetangga.

"Selain itu, RTRW ini juga dirancang untuk mengatur penggunaan lahan secara lebih efektif dan efisien," ungkap Asli.

Ia juga menjelaskan bahwa, RTRW Kabupaten Rejang Lebong akan berperan krusial dalam mengatur dan menentukan kecamatan atau wilayah mana saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan sebagai lokasi pertambangan galian C.

Ketiadaan aturan yang jelas mengenai pertambangan ini telah menyebabkan terjadinya aktivitas tambang yang tidak terkontrol, khususnya di wilayah Kota Curup.

"Dampaknya terhadap lingkungan sekitar sangatlah besar. Pertambangan galian C yang tidak diawasi secara ketat telah menyebabkan kerusakan infrastruktur dan lingkungan, seperti jembatan di Kelurahan Talang Benih di Kecamatan Curup serta lahan persawahan yang semakin tergerus oleh aktivitas tambang," ungkapnya.

Kerusakan infrastruktur ini dapat menghambat mobilitas masyarakat, meningkatkan biaya perbaikan yang harus ditanggung oleh pemerintah dan merusak kualitas hidup penduduk setempat.

pemkab rejang lebong siapkan penyusunan raperda rtrw 2024-2044                            koranrb.id - pemerintah kabupaten (pemkab) rejang lebong saat ini tengah dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah rencana tata ruang wilayah (raperda rtrw) yang akan berlaku dari tahun 2024 hingga 2044. 
hal ini diungkapkan asisten ii setda kabupaten rejang lebong bidang ekonomi dan pembangunan, dr. h. asli samin, s.kep, m.kep.
ia mengungkapkan bahwa raperda rtrw ini bertujuan untuk melestarikan lingkungan sekaligus memastikan bahwa tata ruang wilayah kabupaten selaras dengan kebijakan tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu.
menurut asli, penyusunan raperda rtrw kabupaten rejang lebong perlu disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah (rtrw) provinsi bengkulu agar tidak terjadi konflik tata ruang di kemudian hari. 
baca juga:job fair smkn 1 rejang lebong 2024, upaya tekan pengangguran usia produktif
baca juga:tahap i pembangunan pelabuhan perikanan bintuhan senilai rp39 miliar, relokasikan 31 warga 
hal ini penting untuk memastikan bahwa rtrw kabupaten ini dapat mengakomodasi kebutuhan pembangunan dan pengembangan wilayah tanpa merusak lingkungan atau menyebabkan ketidaksesuaian dalam penataan ruang dengan wilayah tetangga. 
"selain itu, rtrw ini juga dirancang untuk mengatur penggunaan lahan secara lebih efektif dan efisien," ungkap asli.
ia juga menjelaskan bahwa, rtrw kabupaten rejang lebong akan berperan krusial dalam mengatur dan menentukan kecamatan atau wilayah mana saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan sebagai lokasi pertambangan galian c. 
ketiadaan aturan yang jelas mengenai pertambangan ini telah menyebabkan terjadinya aktivitas tambang yang tidak terkontrol, khususnya di wilayah kota curup. 
baca juga:lam jambi akan studi banding ke rejang lebong, belajar mengenai pengelolaan adat
baca juga:waspada penyakit ngorok pada sapi dan kerbau, distankan segera periksa kesehatan hewan
"dampaknya terhadap lingkungan sekitar sangatlah besar. pertambangan galian c yang tidak diawasi secara ketat telah menyebabkan kerusakan infrastruktur dan lingkungan, seperti jembatan di kelurahan talang benih di kecamatan curup serta lahan persawahan yang semakin tergerus oleh aktivitas tambang," ungkapnya.
kerusakan infrastruktur ini dapat menghambat mobilitas masyarakat, meningkatkan biaya perbaikan yang harus ditanggung oleh pemerintah dan merusak kualitas hidup penduduk setempat. 
selain itu, dampak lingkungan seperti erosi dan pencemaran tanah juga telah mengancam kelangsungan hidup para petani di rejang lebong. 
"dengan adanya raperda rtrw, pemkab rejang lebong berharap dapat mengendalikan aktivitas pertambangan yang merugikan dan melindungi infrastruktur serta lingkungan di sekitar wilayah pertambangan," jelas asli.
baca juga:dinas dikbud lakukan pendampingan pembentukan komunitas belajar
baca juga:november, juara lomba balita sehat akan wakili kaur di tingkat provinsi
dalam proses penyusunan rtrw ini, sambung asli pemkab rejang lebong harus melengkapi berbagai dokumen pendukung, termasuk penentuan titik koordinat untuk batas wilayah. 
hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa batas-batas wilayah antar-kecamatan dan antar-kabupaten jelas dan sesuai dengan yang tercantum dalam rtrw provinsi bengkulu.
selain itu, pemetaan wilayah khusus seperti kawasan wisata dan lokasi tambang juga harus dilakukan dengan cermat. 
"kita saat ini sedang berkoordinasi dengan pemerintah provinsi bengkulu untuk memastikan agar data peta wilayah yang digunakan adalah data terbaru dan terakurat, yang bisa digunakan sebagai acuan dalam tata ruang wilayah," tambahnya.
asli juga menekankan pentingnya peta kawasan wisata dalam dokumen rtrw ini. kawasan wisata yang dikelola secara baik dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pariwisata, yang pada gilirannya akan mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan sebagai sumber pendapatan. 
"namun, tanpa adanya pemetaan yang jelas, bisa terjadi tumpang tindih wilayah antara zona wisata dan zona pertambangan, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan di masa depan," kata asli.
dalam beberapa tahun terakhir, kabupaten rejang lebong juga menghadapi permasalahan serius terkait alih fungsi lahan.
berdasarkan data dari dinas pertanian dan perikanan kabupaten rejang lebong, dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, luas lahan persawahan di daerah ini mengalami penyusutan drastis dari lebih dari 9.000 hektare menjadi hanya sekitar 3.600 hektare. 
"penyusutan ini disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan dari pertanian menjadi usaha lain yang tidak sesuai peruntukan, seperti perumahan, usaha non-pertanian, hingga pertambangan," beber asli.
alih fungsi lahan yang tidak terkontrol ini tidak hanya mengurangi luas lahan yang tersedia untuk pertanian, tetapi juga menimbulkan risiko terhadap ketahanan pangan lokal. 
jika tidak ditangani, penurunan lahan pertanian ini dapat mengurangi hasil panen lokal, meningkatkan ketergantungan pada pasokan pangan dari luar, dan bahkan memperburuk kerawanan pangan di daerah tersebut.
pemkab rejang lebong berharap agar proses penyusunan draf raperda rtrw dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, meskipun harus melalui berbagai tahapan pembahasan di tingkat kementerian, gubernur, dan dprd kabupaten rejang lebong. 
proses ini diharapkan akan menghasilkan sebuah peraturan daerah yang kuat dan dapat memberikan pedoman bagi pembangunan dan pengelolaan lingkungan di kabupaten rejang lebong selama dua dekade ke depan.
keberadaan rtrw yang komprehensif dan sesuai kebutuhan wilayah akan sangat membantu pemkab rejang lebong dalam menghadapi tantangan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, termasuk mengelola sektor-sektor yang rentan terhadap kerusakan lingkungan, seperti pertambangan. 
"dengan aturan yang lebih tegas mengenai penggunaan lahan, diharapkan potensi konflik kepentingan antar-sektor dapat diminimalisir dan keberlanjutan lingkungan tetap terjaga," pungkas asli.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 27 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan