Bahas APBD, DPRD Bengkulu Utara Fokus Infrastruktur

Reporter: tri shandy ramadani |

Editor: RD Putra |

Senin , 04 Dec 2023 - 22:21

SERAHKAN: Wakil Ketua I DPRD BU Juhaili, S.IP saat menerima nota Raperda APBD dari Bupati BU Ir. H. Mian --shandy/rb

ARGA MAKMUR, KORANRB.ID - DPRD Bengkulu Utara (BU) sudah membahas APBD 2024. Pembahasan ini dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Jadwal pembahasan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat adalah APBD minimal disahkan satu bulan sebelum habis masa tahun anggaran berjalan.

Wakil Ketua I DPRD BU Juhaili, S.IP menerangkan jika DPRD dan Pemkab BU sudah sepakat dalam pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran DPRD BU.

Sehingga fokus pembangunan DPRD BU 2024 mendatang tetap pada infrastruktur fisik. Baik itu infrastruktur jalan baik jalan poros antar kecamatan maupun jalan usaha tani dan perkebunan.

Selain itu juga infrastruktur penunjang program prioritas seperti pembangunan irigasi dan jaringan infrastruktur pertanian lainnya.

“Ini sesuai dengan aspirasi masyarakat yang masuk dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) maupun yang diterima DPRD saat melakukan reses di kecamatan-kecamatan. Termasuk dari hasil sidak-sidak DPRD melihat menjaring aspirasi masyarakat,” terangnya.

Ia juga menerangkan jika permasalahan infrastruktur berimbas pada banyak hal di BU, termasuk masalah ekonomi.

Banyaknya infrastruktur yang rusak termasuk kondisi jalan usaha pertanian dan perkebunan membuat pengeluaran masyarakat tinggi untuk membawa hasil perkebunan dan persawahan mereka.

Sehingga dengan kualitas infrastruktur yang lebih baik akan menekan angka pengeluaran masyarakat terutama masyarakat pertanian.

“Dampak dari pembangunan infrastruktur ini sangat dirasakan dan mampu dirasakan langsung oleh masyarakat,” terangnya.

bahas apbd, dprd bengkulu utara fokus infrastruktur                             arga makmur, koranrb.id - dprd bengkulu utara (bu) sudah membahas apbd 2024. pembahasan ini dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. 
jadwal pembahasan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat adalah apbd minimal disahkan satu bulan sebelum habis masa tahun anggaran berjalan. 
baca juga:bagikan 200 persil sertifikat tanah 
wakil ketua i dprd bu juhaili, s.ip menerangkan jika dprd dan pemkab bu sudah sepakat dalam pembahasan antara tim anggaran pemerintah daerah (tapd) dengan badan anggaran dprd bu.
sehingga fokus pembangunan dprd bu 2024 mendatang tetap pada infrastruktur fisik. baik itu infrastruktur jalan baik jalan poros antar kecamatan maupun jalan usaha tani dan perkebunan.
baca juga:tingkatkan produksi padi, opd diminta bantu petani
selain itu juga infrastruktur penunjang program prioritas seperti pembangunan irigasi dan jaringan infrastruktur pertanian lainnya. 
“ini sesuai dengan aspirasi masyarakat yang masuk dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) maupun yang diterima dprd saat melakukan reses di kecamatan-kecamatan. termasuk dari hasil sidak-sidak dprd melihat menjaring aspirasi masyarakat,” terangnya. 
baca juga:11 desa jadi sampel audit penggunaan dd
ia juga menerangkan jika permasalahan infrastruktur berimbas pada banyak hal di bu, termasuk masalah ekonomi. 
banyaknya infrastruktur yang rusak termasuk kondisi jalan usaha pertanian dan perkebunan membuat pengeluaran masyarakat tinggi untuk membawa hasil perkebunan dan persawahan mereka.  
sehingga dengan kualitas infrastruktur yang lebih baik akan menekan angka pengeluaran masyarakat terutama masyarakat pertanian.
baca juga:warga pasar tais kena prank, sudah penetapan titik nol, proyek jalan batal dikerjakan 
“dampak dari pembangunan infrastruktur ini sangat dirasakan dan mampu dirasakan langsung oleh masyarakat,” terangnya.
sehingga dalam pelaksanaan anggaran 2024 mendatang ia menegaskan jika dprd bu sepakat jika pembangunan tetap menitikberatkan pada pembangunan fisik.
selain pembangunan prioritas pembangunan, juga pembangunan kawasan perkotaan yang juga menjadi permohonan masyarakat. 
“dengan anggaran yang sangat terbatas tersebut. tentunya harus mengedepankan skala prioritas kebutuhan masyarakat dan pemerataan pembangunan,” terangnya.  
baca juga:kakak bacok adik di kepahiang, alasannya soal ini 
meskipun dengan anggaran yang sangat terbatas, ia menilai jika pembangunan fisik harus terus dilakukan sehingga setiap tahunnya beban pembangunan fisik bisa terus berkurang. 
terutama di daerah-daerah yang memang kondisi infrastrukturnya masih tertinggal dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya.
selain itu, permasalahan anggaran diharapkannya mendapat penyikapan serrius dari pemerintah. terutama dengan terus melakukan pendekatan dengan pemerintah pusat maupun kementerian.  
“karena, dengan kondisi anggaran yang masih sangat minim, beban pembangunan infrastruktur tidak akan terpenuhi jika tanpa bantuan program dari kementerian maupun pemerintah provinsi,” terangnya. 
beberapa tahun ini pemkab bu memang cukup besar mendapatkan sokongan dari kementerian pupr dalam pembangunan fisik. 
ia berharap hubungan baik tersebut tetap ditindaklanjuti sehingga lebih besar lagi pembangunan fisik yang bisa dilanjutkan pembangunannya. 
“terutama pekerjaan-pekerjaan fisik yang memang skalanya besar dan tidak memungkinkan jika ditanggung oleh apbd,” terangnya.
baca juga:satu pelaku begal kembali didor, diamankan saat bermain judi slot
selain pembangunan infrastruktur daerah, ia juga meminta pemerintah melakukan pendekatan ke kementerian dan pemprov terkait dengan infrastruktur. terutama infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi. 
sehingga pembangunan-pembangunan tersebut juga bisa dituntaskan. 
ia memastikan jika dprd bu siap mendukung segala upaya dalam mewujudkan pembangunan di daerah bu.  
termasuk melakukan pendekatan parlemen dengan pemerintah pusat maupun provinsi. 
“kita siap mendukung dan saling bahu membahu dalam melaksanakan pembangunan tersebut. sehingga apa yang menjadi target pembangunan yang menjadi harapan masyarakat bisa cepat terwujud,” terangnya. 
bahkan selama ini dprd bu juga aktif dalam melakukan koordinasi dengan lintas kementerian terkait pembangunan di bu bersama opd masing-masing. 
salah satu tujuannya tentu untuk memunculkan kepercayaan dari pemerintah pusat tentang komitmen pemerintah dan dprd dalam membangun bu terutama dalam hal pembangunan infrastruktur. 
“bahkan kita juga membantu dalam hal pemenuhan kebutuhan regulasi berupa perda berupa perda yang selama ini sudah kita terbitkan dalam rangka mendorong pengajuan program ke pemerintah pusat,” pungkas juhaili. (qia/adv)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 5 Desember 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan