KPU Rp 23 Miliar, Bawaslu Rp 7 Miliar, NPHD Pilkada Kepahiang Akhirnya Diteken

KEPAHIANG, KORANRB.ID - Sempat tarik ulur sampai ditangani Kemendagri, akhirnya Naskah Penandatanganan Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Kabupaten Kepahiang 2024 diteken, Senin (4/12) siang. 

Penandatanganan disaksikan langsung Bupati Kepahiang DR. Hidayatulah Sjahid, Sekda DR. Hartono dan ditantangani Ketua KPU Kepahiang Ikrok, S.Pd serta Ketua Bawaslu Kabupaten Kepahiang Mirzan P Hidayat, S.Sos. 

Adapun nominal NPHD yang disepakati, sesuai dengan keinginan KPU Kepahiang dalam usulan sebelumnya. Yakni, sebesar Rp 23 miliar. Serta Rp 7 miliar dialokasikan buat Bawaslu Kabupaten Kepahiang. 

Total, Pemkab Kepahiang mengalokasikan Rp 30 miliar buat kedua lembaga penyelenggara Pemilu di Kabupaten Kepahiang 2024 mendatang. 

BACA JUGA: Realisasi DBH Tinggal 3 Minggu Lagi, Pemprov Evaluasi Kabupaten/Kota

Usai penandatangan NPHD, Sekda menyampaikan realisasi pencairan tetap mengacu pada mekanisme yang telah ditetapkan Kemendagri. Yakni, 40 persen pada 2023 serta sisanya 60 persen pada TA 2024 nanti. 

"Bagaimana penggunaannya, itu semua diserahkan kepada KPU dan Bawaslu," ujar Sekda. 

Dalam kesempatan ini pula Sekda menyinggung soal pemangkasan anggaran di OPD lingkungan Pemkab Kepahiang, sebagai imbas dari diakomodirnya usulan KPU Kepahiang. 

Sementara itu, Ketua KPU Kepahiang Ikrok memyampaikan apresiasinya kepada semua pihak hingga membuat kesepakatan penandatanganan NPHD Pilkada 2024 di Kabupaten Kepahiang ini terlaksana.

 Dengan alokasi dana yang ada, pihaknya siap menjalankan semua tahapan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. 

BACA JUGA:Dinkes Provinsi Canangkan Gerakan Minum Susu Pada Anak Sekolah

"Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mencukupi kebutuhan tahapan Pilkada di Kabupaten Kepahiang.  Semoga tahapan nanti bisa berjalan dengan baik dan akuntabel," tutup Ikrok.

Penandatangan NPHD Pilkada 2024 Kabupaten Kepahiang ini merupakan yang paling akhir se Provinsi Bengkulu. Sempat dijadwalkan sebelumnya, namun tak terlaksana lantaran belum ada kesepakatan soal dominal dana yang akan disepakati. 

Terakhir, pasca-Vicon dengan Kemendagri  pekan lalu dana hibah Pilkada Kepahiang telah ditambah Pemkab Kepahiang sebesar Rp 6 miliar menjadi Rp 29 miliar dari kesepakatan sebelumnya.