BRI Dominasi Penyaluran KUR di Provinsi Bengkulu

BENGKULU, KORANRB.ID - Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi penyalur terbesar Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Bengkulu. Hingga Oktober lalu, jumlah penyaluran di BRI mencapai Rp1,447 triliun dengan 27.976 debitur. 

Kepala Bidang PPA II Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu, Sunaryo menyebutkan BRI memiliki kantor cabang, cabang pembantu, ataupun unit yang paling banyak dan luas jangkauannya di Provinsi Bengkulu. 

Hal tersebutlah yang membua BRI mendominasi penyaluran KUR di Provinsi Bengkulu.

“Selain karena cabangnya yang cukup banyak dan besar, BRI ini juga fokus dalam penyaluran KUR Mikro dan Supermikro," tambah Sunaryo.

BACA JUGA: Belanja dari E-Katalog Lokal Meningkat, Termasuk Belanja UMKM

Ia menguraikan, penyaluran KUR di BRI memang cukup signifikan dibanding bank-bank lainnya. Seperti halnya Bank Mandiri, terdapat 3.356 debitur jumlah oenyaluran Rp444, 431 miliar. Bank Syariah Indonesia (BSI), 1.722 debitur jumlah penyaluran 237,075 miliar. Serta PT. Pegadaian Syariah, 1.317 debitur jumlah penyaluran Rp14,1 miliar. Sementara Bank Negara Indonesia (BNI) 345 debitur, jumlah penyaluran Rp70,915 miliar dab Bank Sinarmas, 233 debitur tersalur Rp59,71 miliar. 

Sementara Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bengkulu atau Bank Bengkulu memiliki 198 debitur dengan jumlah penyaluran 43,81 miliar.  Serta Bank Tabungan Negara (BTN) memiliki 45 debitur dengan jumlah penyaluran 12,611 miliar.

"Sebagian besar Bank penyalur cenderung menyalurkan KUR Kecil untuk menghindari permasalahan penanganan jaminan tambahan. Termasuk BPD Bengkulu yang seharusnya memperbanyak KUR Mikro dan Supermikro untuk membantu lebih banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bengkulu," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bengkulu, Darjana mengatakan jika dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan pihak perbankan selaku sektor keuangan untuk penyaluran kredit, khusus UMKM itu penyalurannya sudah cukup. 

BACA JUGA: Waspada Upal Jelang Nataru

"Kami melihat, bagaimana justru kita bisa mendorong UMKM siap untuk biayai kredit. Beberapa hal untuk mendapatkan kredit adalah UMKM itu harus memiliki aspek legal, salah satunya adalah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha)," ujar Darjana.

Sehingga, menurutnya yang harus dilakukan yakni mensosialisasi agar UMKM bisa mendapatkan NIB dan masuk ke sektor keuangan dengan memiliki rekening di Bank. Sehingga, hasil omzet secara mingguan bisa masuk dan catatan perbankan. 

"Itu bagian dari perbankan menilai faktor dari UMKM tersebut," demikian Darjana. (bil)