Mahasiswa Bisa Bedah Kompetensi Caleg

BENGKULU, KORANRB.ID – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu Dempo Xler SIP, MAP Senin (18/12) menerima kunjungan mahasiswa Universitas Dehasen Program Studi Ilmu Komunikasi. Mahasiswa ini menyoroti banyakanya Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang pada area kampus. Mereka juga menolak adanya Calon Legislatif (Caleg) melakukan sosialisasi pada kampus. Sebab mereka menilai bahwa hal tersebut rawan pelanggaran.

Aspirasi mahasiswa ini disambut baik oleh Dempo Xler. Ia menjelaskan mahasiswa harus membedakan mana kampanye dan pendidikan politik yang diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum.

BACA JUGA:HUT Ke-7 SMAN 11 Kota, Gubernur Pesan Terus Berprestasi

“Saya menyambut baik aspirasi mahasiswa Unived yang datang, mereka menyampaikan keluhannya terkait pendidikan politik rawan terjadi pelanggaran dan tebang pilih izin dari oknum universitas. Mahasiswa dapat membedakan mana kampanye dan pendidikan politik,” jelas Dempo.

Dempo sangat mengerti keluhan yang disampaikan mahasiswa karena pada fakta yang terjadi memang terjadi banyaknya oknum birokrasi kampus yang tebang pilih dalam memberi izin terhadap caleg. 

Ia membenarkan kekhawatiran mahasiswa karena dampak langsung dari oknum birokrasi kampus yang tebang pilih seperti timbulnya perpecahan di dalam kampus itu sendiri hingga APK caleg yang terpasang pada Universitas nantinya.

“Kita mengerti kegelisahan mereka,  terkait nantinya ada oknum dosen yang memberi izin terhadap caleg yang disenanginya untuk melakukan pendidikan politik. Sebaliknya yang dosen itu tidak senangi maka tidak diberi izin dan ini akan merembet kepada APK masuk kampus nantinya,” jelas Dempo.

Dempo sangat sepakat dengan pendidikan politik yang boleh dilaksanakan di kampus tanpa membawa atribut kampanye seperti baliho logo pastai dan nomer caleg tersebut. Dempo meminta konsep pendidikan politik menitik beratkan pada peran kampus.

BACA JUGA:Integrasikan Data Bahan Baku Furnitur dari Hulu ke Hilir

Seperti contoh kampus harus benar menjaring caleg yang memiliki kompetensi untuk menjadi wakil rakyat dengan menghadirkan beberapa caleg yang dikira memiliki kompetensi di kampus dan intruksikan mahasiswa untuk membedah caleg tersebut.

“Kampus harus menjadi wadah yang benar sebagai sarana pendidikan politik. Seperti ada tiga calon presiden maka undang semuanya atau caleg yang menjabat dan belum menjabat di DPRD maka bedah mereka di kampus. Sehingga apabila dibuat seperti itu maka kampus benar dalam melakukan pendidikan politik,” harap Dempo.

Sementara itu, perwakilan mahasiswa, Nadi Indani menjelaskan terkait kedatangan mereka menemui Dempo karena mereka sudah resah dengan kampus dimanfaatkan menjadi sarana pendidikan politik yang rentan terjadi pelanggaran.

BACA JUGA:DDTS Miliki Wisata Baru, Pemkot Bakal Lengkapi Fasilitas

Ia memberikan contoh seperti halnya kampus mereka sendiri banyak APK yang bertebaran di sekitar halaman kampus, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman. Sejauh ini mereka telah melaporkan penemuan pelanggaran tersebut kepada pihak penyelenggara untuk ditindak lanjuti.