Pengelolaan DDTS Lebih Efektif Dilakukan Swasta

BENGKULU, KORANRB.ID - Pengembangan dan penataan kawasan Danau Dendam Tak Sudah (DDTS) untuk menjadi ikon baru Provinsi Bengkulu menjadi sorotan banyak pihak. Salah satunya oleh pengamat ekonomi di Provinsi Bengkulu.

Seperti diketahui, di tahun 2023 ini proyek awal penataan yakni jembatan elevated sepanjang 450 meter sudah selesai dibuat dan diresmikan langsung oleh Gubernur Bengkulu, Prof. Dr. H. Rohidin Mersyah, M.MA, Rabu (20/12). Pengalihan jalan juga sudah dilakukan melalui jembatan tersebut, sementara jalan lama akan ditutup karena masuk dalam penataan.

Saat ini, pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI sedang melakukan perancangan pengembangan kawasan wisata tersebut. Dijadwalkan pembangunan akan dimulai pada Juni 2024 mendatang. Sepenuhnya menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBN) 2024, berjumlah Rp70 miliar.

BACA JUGA:Gub: Ikal SMAN 3 BS Wadah Para Alumni

Mengenai pembangunan kawasan wisata DDTS di Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, pengamat ekonomi yang merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu, Prof. Dr. Kamaludin, menyampaikan, terobosan baru di Bengkulu baru akan membuka geliat peningkatan ekonomi yang cukup besar. Layaknya pengembangan Kawasan Danau Dendam Tak Sudah (DDTS) yang direncakan akan ditata kembali.

"Bengkulu ini memilki potensi pariwisata yang cukup besar dan sayang sekali untuk tidak dikembang. Mengenai penataan DDTS ini, hal tersebut merupakan terobosan yang cukup baik, dalam mengembangkan sektor pariwisata di Provinsi bengkulu," tuturnya. 

Menurut Kamaludin, dalam pengembangan kawasan tersebut, lebih baiknya dilakukan langsung oleh pihak swasta. Sebab, ia lebih percaya pengembangan kawasan wisata seperti halnya DDTS tersebut memang lebih baiknya swasta. Karena dinilai lebih serius dan berpengalaman. 

"Kalau itu di tata, kalau saya memang lebih condongnya ke swasta. Karena kalau swasta mengelolanya jauh lebih baik," kata Kamaludin.

Karena, jika pun dikelolah oleh pihak Swasta, pihak pemerintah pun juga akan mendapat feedback atau umpan baliknya, baik berupa bagi hasil atau perjanjian lainnya. Sebab, menurutnya, jika dikelola sepenuhnya oleh pemerintah, maka akan menjadi keteteran. Dalam hal mengambangkan kawasan wisata tersebut, Pemerintah harusnya menjadi politika wilayah saja. 

BACA JUGA:Waspada Longsor di Jalan Lintas Curup – Lubuk Linggau

"Kalau seutuhnya pemerintah tu, kita lihatlah sendiri lebih banyak yang keteteran. Memang yang bisa mengurus yang seperti itu ya swasta. Kalau saya ya memang, kalau mau ditata kawasan dendam itu ya. Serahkan saja ke pihak swasta," tutupnya. 

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Tantawi Dali, S.Sos, MM optimis jika penataan lanjutan mengikuti grand design yang sudah dilakukan oleh pihak pupr dengan baik. Dengan begitu, DDTS dapat menjadi ikon wisata di Provinsi Bengkulu. Yang menarik, penataan lanjutan ini akan didanai sepenuhnya oleh APBN, tidak lagi membebankan APBD.

"Dukungan kami terhadap penataan lanjutan ini sangat kuat, tetapi penting untuk memastikan langkah-langkah yang diambil sejalan dengan grand design. Proses pengambilan keputusan harus melibatkan masyarakat setempat agar kebutuhan dan aspirasi mereka tetap dapat diakomodir dengan baik," tutupnya. (bil)