Catat! Kuota Formasi CASN 500, Akomodir Guru SD

Reporter: Bella Wilianti |

Editor: Riky Dwi Putra |

Rabu , 31 Jan 2024 - 22:21

Gunawan Suryadi: Kuota formasi CASN 500, akomodir guru SD--bella/rb

KORANRB.ID- Catat! Kuota formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 sudah diajukan secara global kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) RI.

Secara keseluruhan kuota yang diajukan untuk CASN di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) yakni sekitar 500-an orang.

Salah satu formasi diakomodir yakni guru sekolah dasar (SD).

Seleksi CASN tersebut juga untuk mengisi kekurangan pegawai karena sejumlah pegawai memasuki masa pensiun.

Ini diinformasikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu, Gunawan Suryadi, S.Sos, M.AP.

Ditambahkan Gunawan, usulan kisaran 500-an tersebut, baik Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sementara jenis jabatan yang diajukan tersebut, masih dalam pemetaan.

"Dengan begitu, belum merinci beberapa jumlah PPPK dan PNS. Begitu pula dengan jenis jabatannya," jelas Gunawan, Rabu 31 Januari 2024

Gunawan juga menjelaskan, masing-masing jabatan akan disesuaikan dengan kebutuhan. Hasil dari Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (Anjab).

Juga disesuai dengan arahan KemenPAN RB yang di dalamnya meminta agar pemerintah daerah mengatur formasi bagi jabatan dengan latar belakang pendidikan guru SD.

catat! kuota formasi casn 500, akomodir guru sd                            koranrb.id- catat! kuota formasi calon aparatur sipil negara (casn) 2024 sudah diajukan secara global kepada kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpanrb) ri.
secara keseluruhan kuota yang diajukan untuk casn di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) yakni sekitar 500-an orang.
salah satu formasi diakomodir yakni guru sekolah dasar (sd). 
seleksi casn tersebut juga untuk mengisi kekurangan pegawai karena sejumlah pegawai memasuki masa pensiun. 
baca juga:pemkab bengkulu tengah usulkan 1.686 formasi casn
baca juga:rekrut casn, pemprov bengkulu usulkan lebih 500 kuota 
ini diinformasikan kepala badan kepegawaian daerah (bkd) provinsi bengkulu, gunawan suryadi, s.sos, m.ap.
ditambahkan gunawan, usulan kisaran 500-an tersebut, baik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) dan pegawai negeri sipil (pns).
sementara jenis jabatan yang diajukan tersebut, masih dalam pemetaan. 
"dengan begitu, belum merinci beberapa jumlah pppk dan pns. begitu pula dengan jenis jabatannya," jelas gunawan, rabu 31 januari 2024
baca juga:seleksi casn di pemkab benteng tahun ini akan digelar sebanyak 3 kali
baca juga:42 persen apbd untuk belanja pegawai, begini tanggapan dewan tentang perekrutan casn 2024 
gunawan juga menjelaskan, masing-masing jabatan akan disesuaikan dengan kebutuhan. hasil dari analisis beban kerja (abk) dan analisis jabatan (anjab).
juga disesuai dengan arahan kemenpan rb yang di dalamnya meminta agar pemerintah daerah mengatur formasi bagi jabatan dengan latar belakang pendidikan guru sd. 
"berdasarkan surat edaran ada berlatar belakang sd sehingga kita harus juga melihat jenis jabatan apa yang masuk kualifikasi ini untuk memberikan peluang bagi teman-teman sd," ungkap gunawan. 
sejumlah usulan tersebut, jika dibandingkan dengan tahun 2023 lalu memang lebih rendah.
baca juga:informasi penting! ptt pemprov bengkulu akan diakomodir dalam seleksi casn 2024 
baca juga:1.560 ptt pemprov minta diprioritaskan dalam perekrutan casn 2024
sebelumnya, di tahun 2023, usulan yang diajukan mencapai 748 orang.
terdiri dari 631 tenaga pendidik, 109 tenaga kesehatan dan 8 tenaga teknis atau penyuluh pertanian.
sementara itu, jika merujuk pada data base pegawai non asn di pemprov bengkulu, terverifikasi sebanyak 4.719 pegawai.
sementara itu, 678 sudah dinyatakan lulus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tahun 2023.
baca juga: usulan casn pemkot bengkulu, 31 januari pemkot tetapkan ini 
baca juga:pemprov siapkan usulan, casn 2024 prioritas tendik dan teknis
artinya, saat ini jumlah pegawai non asn di lingkungan pemprov bengkulu sekitar 4.041 orang. 
hal tersebut berdasarkan analisa dan jawaban kepala badan kepegawaian daerah (bkd) provinsi bengkulu, gunawan suryadi saat mengikuti hearing bersama komisi iv dprd provinsi bengkulu beberapa waktu lalu. 
"untuk usulan tahun 2024 ini disesuaikan dengan estimasi jumlah pegawai pensiun hingga tahun 2024, selain itu belanja pegawai kita lebih dari 40 persen sementara batas regulasi tidak boleh lebih dari 30 persen. itu menjadi pertimbangan," kata gunawan. 
kendati demikian, dengan jumlah yang masih tersisa menurut gunawan suryadi kedepan proses pengusulan casn akan kembali diajukan secara bertahap.
karena berbeda dari tahun 2023 lalu.
baca juga:guru slb dan smk minim, pemprov tunggu usulan casn 2024
baca juga:seleksi casn dan sekolah kedinasan dibuka maret
"kemungkinan untuk tahun 2024 ini pengadaan casn tidak hanya sekali diadakan yang juga menjadi peluang untuk pengusulan kembali casn dari pegawai non asn di pemerintah provinsi bengkulu," tutupnya.
sementara itu, ketua komisi iv, dprd provinsi bengkulu, edwar samsi meminta keterbukaan mengenai pengusulan yang dilakukan tersebut.
bahkan, ia minta pengusulan yang sudah dilakukan kepada menpan rb tersebut juga untuk diteruskan kepada komisi iv dprd provinsi bengkulu.
"formasi apa yamg mereka ajukan kita minta disampaikan tembusannya ke dprd. sehingga kita tahu, kebutuhan kita di bengkulu ini tenaga apa saja," katanya.
hingga saat ini, pihaknya belum menerima informasi terkait dengan formasi tersebut, dari pihak pemprov bengkulu.
"mudah-mudahan dalam wkatu singkat kita mendapat informasi. bagi kita, ditembuskan di atas tanggal 31 ke dprd, tidak apa," ujarnya.
lebih lanjut, ia menegaskan, yang terpenting pengusulan tersebut harus dilakukan sebelum tanggal 31 januari ini. "jadi kita minta, mereka menyampaikan itu sebelum tanggal 31 januari. kita tunggu saja informasi dari mereka," kata edwar. 
mengenai perekrutan casn ini, dikatakan edwar sepenuhnya memang berdasarkan persetujuan pusat.
akan tetapi, untuk keuangan dan penganggaran gajinya dikembalikan ke daerah. "pusat hanya menganggarkan setengah menyebabkan belanja pegawai kita naik tahun ini," tambahnya.
sesuai dengan aturannya, dijelaskan edwar belanja pegawai tidak boleh di atas 30 persen.
sementara saat ini, belanja pegawai provinsi bengkulu sudah mencapai 42 persen lebih. bahkan, meningkat lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yakni 40,15 persen. 
"ini yang mengakibatkan tkd (transfer ke daerah) kita rendah karena tingginya belanja pegawai," ujar edwar.
42 persen pada struktur apbd 2024 tersebut artinya sebesar rp1,4 triliun dari total apbd rp3,12 triliun. dengan begitu, terjadi kelebihan sebesar 12 persen yang menurutnya bila dipaksakan bisa menyebabkan pemprov bengkulu terkena sanksi dari pemerintah pusat. 
"di sisi lain kita di ultimatum oleh kemendagri karena sudah melampauai ambang batas. di satu sisi lagi, kita memang membutuhkan pegawai," katanya. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 1 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan