Dokumen 1. 560 Calon PPPK Bengkulu Utara Siap Kirim, Tinggal Tunggu NIPPPK

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 04 Feb 2024 - 23:36

NIPPPK: Pemerintah Bengkulu Utara sudah menuntaskan verifikasi persyaratan pengajuan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tri Shandy Ramadani/RB--

KORANRB.ID – Pemerintah Bengkulu Utara sudah menuntaskan verifikasi persyaratan pengajuan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Verifikasi pengajuan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dilakukan

Dalam rangka memastikan setiap peserta melakukan upload data yang cukup dan benar sehingga tidak terjadi keterlambatan saat proses pengajuan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Syarifah Inayati menerangkan jika Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan batas waktu penyerahan dokumen hingga 13 Februari 2024 mendatang.

“Verifikasi (pengajuan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, red) sudah kita lakukan

Satu persatu terkait dengan dokumen peserta, peserta melakukan upload dokumen di akun masing-masing dan kita lakukan verifikasi,” terangnya.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia akan mengirimkan dokumen Nomor Induk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja sebelum masa akhir yang ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara.

“Dalam pekan ini akan kita tuntaskan pengiriman pengajuan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja,” terangnya.

Setelah pengajuan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja tuntas dilakukan pemerintah Bengkulu Utara.

Pemda Bengkulu Utara hanya tinggal menunggu kabar dari Badan Kepegawaian Negara.

dokumen 1. 560 calon pppk bengkulu utara siap kirim, tinggal tunggu nipppk                             koranrb.id – pemerintah bengkulu utara sudah menuntaskan verifikasi persyaratan pengajuan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk). 
verifikasi pengajuan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dilakukan
dalam rangka memastikan setiap peserta melakukan upload data yang cukup dan benar sehingga tidak terjadi keterlambatan saat proses pengajuan. 
kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia syarifah inayati menerangkan jika badan kepegawaian negara (bkn) memberikan batas waktu penyerahan dokumen hingga 13 februari 2024 mendatang.
baca juga:ada 1.564 pppk baru di bengkulu utara, ini jadwal mereka masuk kerja
baca juga:pengajuan nipppk terganjal aplikasi  
“verifikasi (pengajuan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, red) sudah kita lakukan
satu persatu terkait dengan dokumen peserta, peserta melakukan upload dokumen di akun masing-masing dan kita lakukan verifikasi,” terangnya.
badan kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia akan mengirimkan dokumen nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebelum masa akhir yang ditentukan oleh badan kepegawaian negara. 
“dalam pekan ini akan kita tuntaskan pengiriman pengajuan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja,” terangnya.
baca juga:1 bermasalah, 4 pppk lulus pilih mundur, dua diantaranya dokter
baca juga:lulus pppk, gbd tetap digaji hingga dilantik 
setelah pengajuan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tuntas dilakukan pemerintah bengkulu utara.
pemda bengkulu utara hanya tinggal menunggu kabar dari badan kepegawaian negara. 
ini terkait apakah dokumen yang dikirimkan tersebut sudah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan apakah dibutuhkan klarifikasi lagi.
“setelah itu kita tinggal menunggu terbitnya nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari bkn untuk masing-masing peserta,” terangnya. 
badan kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia akan membuat surat keputusan pengangkatan dan pelantikan
jika memang nantinya nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja  sudah diterima dari badan kepegawaian negara.
baca juga:tahun ini, rekrut 1.300 pppk guru
baca juga:tak ada lobi-lobi, penempatan pppk guru bu pukul rata 
ia memastikan jika pemerintah bengkulu utara menerima nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja maka proses pembuatan surat keputusan tidak akan lama. 
“setelah sk kita terbitkan, maka akan dilakukan pelantikan lalu masing-masing pppk yang dilantik sudah harus mulai mengerjakan tugas sesuai dengan terhitung mulai tanggal surat keputusan,” pungkas syarifah.
the north bengkulu government has completed verification of the requirements for applying for a government employee identification number with a work agreement (pppk).
this verification is carried out in order to ensure that each participant uploads sufficient and correct data so that there are no delays during the submission process.
head of the civil service and human resources development agency, syarifah inayati, explained that the state civil service agency (bkn) has set a deadline for submitting documents until february 13.
"we have carried out verification one by one regarding participant documents, participants upload documents to their respective accounts and we carry out verification," he explained.
the personnel and human resources development agency will send the document before the final period determined by the state personnel agency.
"this week we will complete sending the application for the pppk identification number," he explained.
after the north bengkulu government has completed the application for the pppk identification number, the north bengkulu regional government just needs to wait for news from the state civil service agency.
this is related to whether the documents sent are in accordance with the specified requirements, whether further clarification is needed.
"after that, we just have to wait for the nipppk to be issued from bkn for each participant," he explained.
the personnel and human resources development agency will issue a decree on appointment and inauguration if the pppk identification number has been received from the state personnel agency.
he confirmed that if the north bengkulu government received the pppk identification number, the process of making the decision letter would not take long.
"after we issue the decree, an inauguration will take place and then each pppk who is inaugurated must start carrying out their duties in accordance with the starting date of the decree," concluded syarifah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 5 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan