Minim Laporan, Disnakertrans Diminta Mendata Tenaga Kerja Perusahaan Setiap Triwulan

Reporter: Muharista Delda |

Editor: Ade HR |

Minggu , 11 Feb 2024 - 22:19

RUTIN: Disnakertrans Kabupaten Lebong diminta melakukan pembaruan data tenaga kerja perusahaan setiap triwulan. --Muharista Delda/RB

TUBEI, KORANRB.ID - Seluruh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Lebong diingatkan aktif melaporkan data tenaga kerja yang dipekerjakan.

Soalnya Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lebong diminta melakukan pembaruan data tenaga kerja perusahaan setiap triwulan.

‘’Jadi setiap triwulan kami akan turun ke lapangan untuk melakukan pendataan jumlah tenaga kerja yang ada di perusahaan,’’ ujar Kepala Disnakertrans Kabupaten Lebong, Epan Gustanto, SP.

Tetapi bukan berarti dengan adanya pendataan langsung oleh Disnakertrans ke lapangan, perusahaan bisa bersantai.

Setiap perusahaan tetap wajib menyampaikan laporan data tenaga kerja yang diserap ke Disnakertrans minimal 3 bulan sekali.

‘’Namun jika sebelum tiga bulan sudah terjadi perubahan, baik adanya pengurangan atau penambahan tenaga kerja, perusahaan harus segera menyampaikan laporan data terbarunya ke Disnakertrans,’’ terang Epan.

Data tenaga kerja yang terserap di perusahaan sangat dibutuhkan pemerintah dalam rangka pemetaan kebijakan yang akan dicanangkan ke depan.

Selain itu, data tenaga kerja yang terserap di perusahaan juga sangat diperlukan untuk memastikan tidak ada satupun perusahaan di Kabupaten Lebong yang mengacuhkan kewajibannya.

‘’Setiap perusahaan wajib mencantumkan kontrak kerja serta besaran gaji yang diberikan kepada setiap tenaga kerja yang dipekerjakan.

Termasuk wajib memberikan jaminan K3 (keselamatan dan kesehatan kerja, red),’’ ungkap Epan.

Sementara Bupati Lebong, Kopli Ansori mengingatkan seluruh perusahaan di Lebong menunjukkan itikad baiknya dalam membangun Kabupaten Lebong.

Mengingat kewajiban perusahaan melaporkan data setiap pekerjanya itu sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan di Perusahaan.

minim laporan, disnakertrans diminta mendata tenaga kerja perusahaan setiap triwulan                            tubei, koranrb.id - seluruh perusahaan yang beroperasi di kabupaten lebong diingatkan aktif melaporkan data tenaga kerja yang dipekerjakan. 
soalnya dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi (disnakertrans) kabupaten lebong diminta melakukan pembaruan data tenaga kerja perusahaan setiap triwulan. 
‘’jadi setiap triwulan kami akan turun ke lapangan untuk melakukan pendataan jumlah tenaga kerja yang ada di perusahaan,’’ ujar kepala disnakertrans kabupaten lebong, epan gustanto, sp.
tetapi bukan berarti dengan adanya pendataan langsung oleh disnakertrans ke lapangan, perusahaan bisa bersantai. 
baca juga:lebih 2 ribu apk peserta pemilu diturunkan satpol pp lebong
setiap perusahaan tetap wajib menyampaikan laporan data tenaga kerja yang diserap ke disnakertrans minimal 3 bulan sekali. 
‘’namun jika sebelum tiga bulan sudah terjadi perubahan, baik adanya pengurangan atau penambahan tenaga kerja, perusahaan harus segera menyampaikan laporan data terbarunya ke disnakertrans,’’ terang epan. 
data tenaga kerja yang terserap di perusahaan sangat dibutuhkan pemerintah dalam rangka pemetaan kebijakan yang akan dicanangkan ke depan. 
selain itu, data tenaga kerja yang terserap di perusahaan juga sangat diperlukan untuk memastikan tidak ada satupun perusahaan di kabupaten lebong yang mengacuhkan kewajibannya.
baca juga:crystal palace versus chelsea: nasib mauricio pochettino di chelsea ditentukan dalam 3 laga 
‘’setiap perusahaan wajib mencantumkan kontrak kerja serta besaran gaji yang diberikan kepada setiap tenaga kerja yang dipekerjakan.
termasuk wajib memberikan jaminan k3 (keselamatan dan kesehatan kerja, red),’’ ungkap epan.
sementara bupati lebong, kopli ansori mengingatkan seluruh perusahaan di lebong menunjukkan itikad baiknya dalam membangun kabupaten lebong. 
mengingat kewajiban perusahaan melaporkan data setiap pekerjanya itu sudah diamanatkan dalam undang-undang nomor 7 tahun 1981 tentang wajib lapor ketenaga kerjaan di perusahaan. 
baca juga:netralitas harga mati, kapolres mukomuko: jangan coba-coba terlibat politik praktis
''bahkan ada ancaman pidana penjara dan denda bagi perusahaan yang mengabaikannya.
yang jelas kalau datanya tidak disampaikan ke pemerintah daerah, bagaimana kami bisa mengukur tingkat kesejahteraan para pekerja di perusahaan swasta yang ada di kabupaten lebong,'' tukas kopli.
selain itu, seluruh perusahaan yang beroperasi di kabupaten lebong juga harus melapor ke disnakertrans ketika membuka lowongan kerja.
tujuannya bukan hanya sebagai bank data bagi pemkab lebong, namun juga dimaksudkan untuk memudahkan informasi kepada masyarakat yang sedang mencari pekerjaan. 
baca juga:audit desa berisiko di kabupaten kaur ditunda, ini penyebabnya
mulai dari pengumuman pembukaan lowongan hingga penerimaan tenaga kerja wajib disampaikan ke disnakertrans.
 data pekerja sangat diperlukan untuk memastikan seluruh perusahaan di kabupaten lebong sudah benar-benar menjalankan kewajibannya terhadap seluruh pekerjanya.
 antara lain masalah kontrak kerja, gaji serta penerapan k3. 
namun dari 17 perusahaan besar yang terdata beroperasi di lebong tak sampai separuhnya yang aktif melaporkan data karyawan. 
baca juga:bengkulu selatan masih kekurangan tenaga kesehatan, ini rincian formasi untuk cpns dan pppk 
hal itu tidak lepas dari sikap pemkab lebong yang dinilai kurang tegas menjatuhkan sanksi kepada perusahaan swasta yang beroperasi di wilayahnya.
justru itu, kepada seluruh pekerja diminta melapor ke disnakertrans jika tidak diasuransikan oleh perusahaan yang mempekerjakan. 
jika ada pekerja yang tidak dijamin kesehatan serta keselamatannya, dipastikan disnakertrans akan bersikap tegas menempuh langkah hukum. 
''setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja juga wajib memberikan jaminan keselamatan kepada para pekerjanya. 
baca juga: tidak sampai 24 jam, tersangka penikaman pelajar diringkus polisi, ini kronologisnya
yakni dengan cara mengasuransikan seluruh pekerja konstruksi melalui program jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja, red),'' demikian epan.
perusahaan atau kontraktor yang tidak memberikan asuransi keselamatan dan kesehatan kerja (k3) kepada pekerjanya, bisa dipidana.
sesuai pasal 186 undang- undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. ancamannya pidana penjara 4 tahun serta denda rp 400 juta. 
sekadar mengingatkan, tidak hanya mempekerjakan tenaga kerjanya dengan baik, perusahaan juga harus rutin menyalurkan corporate sosial responbility (csr).
baca juga: alat kontrasepsi selalu tersedia di dp2kbp3a, banyak variannya lagi! 
 bahkan ada sanksi pidananya, baik hukuman penjara maupun denda bagi perusahaan yang mengabaikannya. 
sesuai data disnakertrans, terdapat 17 perusahaan besar yang beroperasi di kabupaten lebong. 
antara lain pt. pertamina geothermal energi (pge) proyek hulu lais, plta tes, pt. mega power mandiri dan pt. mega hydro energi. 
termasuk pt. bangun tirta lestari, pt. hilal arkan energi serta pt. perusahaan lebong sukses energi. lainnya, pt. jambi resources, pt. tansri madjid energi, pt. sumber alfaria trijaya tbk dan pt. indomarco prismatama. 
juga pt. bintang lacita developer, pt. perusahaan alam nasya indah, pt. pln (persero) unit induk pembangunan pembangkit, pt. lebong energi, pt. talang ratu, pt. bumi mitra nusantara dan pt. perusahaan mata air lebong.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 12 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan