Pemkab Rejang Lebong Hentikan Penarikan Seluruh Retribusi

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Kamis , 15 Feb 2024 - 22:25

POTENSI: Salah satu titik potensi parkir yang ada di Kota Curup yakni di jalan dua jalur Kelurahan Air Rambai Kota Curup.-foto: arie saputra wijaya/koranrb.id-

KORANRB.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong telah menghentikan penarikan semua retribusi daerah dan pajak daerah sejak awal tahun 2024.

Hal itu dilakukan karena kekurangan payung hukum yang diperlukan.

"Selama belum ada regulasi yang mendasari pemungutan atau penagihan, langkah ini diterapkan untuk obyek-obyek pajak yang berkaitan dengan layanan atau jasa tertentu. Namun, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tidak terpengaruh," terang Kabag Hukum Setdakab Rejang Lebong, Indra Hadiwinata, SH.

Indra menjelaskan bahwa penghentian sementara penarikan semua jenis pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) dilakukan karena payung hukumnya berupa peraturan daerah (perda) tentang PDRB Kabupaten Rejang Lebong sedang dievaluasi.

Perda akan disesuaikan dengan UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

Dampak dari evaluasi Perda PDRD ini adalah penangguhan sementara penarikan semua jenis pajak daerah dan retribusi daerah.

Seperti retribusi parkir, tempat wisata, pajak restoran, pajak hotel, dan lainnya.

"Saat ini, evaluasi dan pembahasan Perda PDRD Kabupaten Rejang Lebong telah sampai ke Pemerintah Provinsi Bengkulu setelah sebelumnya dievaluasi oleh Kementerian Keuangan dan Kemendagri," katanya.

Menurut Indra, hasil evaluasi dari dua kementerian tersebut akan disampaikan ke kabupaten dengan bantuan dari pemerintah provinsi.

Hasil evaluasi tersebut dapat berupa catatan, perbaikan, syarat pertimbangan, atau perubahan yang memperbolehkan atau tidak memperbolehkan, yang akan ditindaklanjuti.

“Penyesuaian Perda PDRD dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 ini tidak hanya berdampak pada Kabupaten Rejang Lebong tetapi juga pada seluruh daerah di Indonesia, yang berpotensi memengaruhi target pendapatan asli daerah (PAD) Tahun 2024,” beber Indra.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Rejang Lebong, Rachman Yuzir, M.Si, mengumumkan bahwa pihaknya telah menghentikan penarikan retribusi parkir tepi jalan sejak 6 Januari 2024.

pemkab rejang lebong hentikan penarikan seluruh retribusi                            koranrb.id - pemerintah kabupaten (pemkab) rejang lebong telah menghentikan penarikan semua retribusi daerah dan pajak daerah sejak awal tahun 2024.
hal itu dilakukan karena kekurangan payung hukum yang diperlukan.
"selama belum ada regulasi yang mendasari pemungutan atau penagihan, langkah ini diterapkan untuk obyek-obyek pajak yang berkaitan dengan layanan atau jasa tertentu. namun, badan layanan umum daerah (blud) tidak terpengaruh," terang kabag hukum setdakab rejang lebong, indra hadiwinata, sh.
indra menjelaskan bahwa penghentian sementara penarikan semua jenis pajak daerah dan retribusi daerah (pdrd) dilakukan karena payung hukumnya berupa peraturan daerah (perda) tentang pdrb kabupaten rejang lebong sedang dievaluasi.
perda akan disesuaikan dengan uu no.1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah.
baca juga:investasi bpkh, layanan katering hingga sewakan lobi hotel jemaah haji
dampak dari evaluasi perda pdrd ini adalah penangguhan sementara penarikan semua jenis pajak daerah dan retribusi daerah.
seperti retribusi parkir, tempat wisata, pajak restoran, pajak hotel, dan lainnya.
"saat ini, evaluasi dan pembahasan perda pdrd kabupaten rejang lebong telah sampai ke pemerintah provinsi bengkulu setelah sebelumnya dievaluasi oleh kementerian keuangan dan kemendagri," katanya.
menurut indra, hasil evaluasi dari dua kementerian tersebut akan disampaikan ke kabupaten dengan bantuan dari pemerintah provinsi.
hasil evaluasi tersebut dapat berupa catatan, perbaikan, syarat pertimbangan, atau perubahan yang memperbolehkan atau tidak memperbolehkan, yang akan ditindaklanjuti.
“penyesuaian perda pdrd dengan uu nomor 1 tahun 2022 ini tidak hanya berdampak pada kabupaten rejang lebong tetapi juga pada seluruh daerah di indonesia, yang berpotensi memengaruhi target pendapatan asli daerah (pad) tahun 2024,” beber indra.
sebelumnya, kepala dinas perhubungan (dishub) kabupaten rejang lebong, rachman yuzir, m.si, mengumumkan bahwa pihaknya telah menghentikan penarikan retribusi parkir tepi jalan sejak 6 januari 2024.
baca juga:sehari usai coblosan: prabowo ziarah, ganjar rapat, anies agenda privat
revisi perda mengenai penarikan retribusi parkir ini menyebabkan penangguhan sementara penarikan setoran parkir dari 80 titik, yang diperkirakan akan berdampak pada target penerimaan pad dari sektor parkir tahun 2024 sebesar rp300 juta.
“sementara ini dikarenakan payung hukumnya belum ada, retribusi parkir belum bisa kita pungut di seluruh titik parkir yang ada. namun bagi masyarakat yang tetap ingin membayar parkir karena juru parkir sudah menjaga kendaraannya, maka hal itu juga tidak dilarang,” beber rachman.
di sisi lain, kepala badan pengelolaan keuangan daerah (bpkd) kabupaten rejang lebong, andi ferdian, se mengungkapkan sebelumnya pemkab rejang lebong telah mengeluarkan surat dengan nomor 973/1136/bid.6/bpkd/2023 tanggal 27 desember 2023 tentang pemberitahuan evaluasi perda pdrd kabupaten rejang lebong.
“surat tersebut dikirimkan ke seluruh organisasi perangkat daerah (opd) yang memiliki kewajiban pemungutan retribusi, untuk sementara menangguhkan pungutannya, kecuali untuk opd yang menerapkan blud dan pola pihak ketiga,” terang andi.
hanya saja andi mengatakan, saat ini pemkab rejang lebong masih berkoordinasi dengan pemerintah provinsi bengkulu terkait perda pdrd yang telah disahkan pada akhir 2023 lalu.
jika tidak ada kendala, evaluasi dari pemerintah provinsi bengkulu sudah bisa diterima oleh pemkab rejang lebong pekan depan.
“mudah-mudahan pekan depan sudah kita terima hasil evaluasinya, dan sudah bisa kembali kita terapkan perda pdrd tersebut dan retribusi yang ada sudah bisa kembali kita rarik,” tutur andi.
baca juga:elisa, destita dan leni dominasi perolehan suara sementara, unggul di kabupaten ini
sebelumnya, perda pdrd tersebut merupakan gabungan dari 29 perda terkait pajak dan retribusi yang pernah dimiliki kabupaten rejang lebong.
29 perda tersebut dilakukan revisi lantaran dinilai sudah tidak sesuai untuk diterapkan pada kondisi saat ini.
dari hasil inventarisasi yang telah dilakukan pemkab rejang lebong sebelumnya, terdapat 11 perda terkait dengan masalah pajak daerah.
18 perda terkait dengan retribusi daerah yang harus disusun kembali, baik dari sisi jenis, besaran tariff atau persentase.
serta penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan lainnya berdasarkan undang-undang yang berlaku.
29 perda yang akan direvisi tersebut telah disusun kembali dalam 1 perda atau omnibus law.
hal ini sesuai dengan amanat undang-undang nomor 1 tahun 2022, bahwa seluruh regulasi yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah harus dijadikan dalam 1 perda.(**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, jumat 16 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan