Kejari Rejang Lebong Panggil Inspektorat, Terkait Ini

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Riky Dwiputra |

Kamis , 02 Jan 2025 - 22:31

Gedung Kejari Rejang Lebong --arie/rb

KORANRB.ID - Kejaksaan Negeri (Kejari) Rejang Lebong dalam waktu dekat ini berencana akan melakukan pemanggilan terhadap Inspektorat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Langkah ini diambil untuk mengklarifikasi permasalahan sisa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) tahun 2023 yang hingga kini belum terselesaikan.

Berdasarkan data yang ada, sisa TGR tersebut tercatat mencapai Rp 810.450.390, yang merupakan bagian dari total TGR sebesar Rp 4.000.057.800.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Rejang Lebong Fransesco Tarigan, MH melalui Kasi Intel Hendra Mubarok, SH, mengatakan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk mencari kejelasan terkait kendala yang menyebabkan proses penyelesaian TGR berjalan lambat.

“Kami ingin mengetahui secara pasti apa saja hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah dalam menuntaskan sisa TGR tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada potensi kerugian negara yang berlarut-larut,” ungkapnya.

Hendra menambahkan bahwa Kejari Rejang Lebong akan mengawal ketat penyelesaian TGR ini sebagai bentuk komitmen dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

“Dana ini sangat penting untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong. Jika tidak segera diselesaikan, maka potensi manfaatnya bagi masyarakat menjadi tertunda,” tambahnya.

Menurutnya Kejari Rejang Lebong berkomitmen untuk terus mengawasi proses penyelesaian TGR ini. Setelah pemanggilan Inspektorat, Hendra Mubarok menyebutkan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk memanggil pihak-pihak lain yang terkait jika diperlukan.

“Jika ditemukan indikasi kelalaian atau kesengajaan yang menghambat penyelesaian TGR, kami tidak akan ragu untuk mengambil langkah hukum,” tegasnya.

Sebagai upaya pencegahan, Hendra juga menyarankan agar Inspektorat Daerah lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada para pengelola anggaran di lingkungan pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong.

kejari rejang lebong panggil inspektorat, terkait ini                             koranrb.id - kejaksaan negeri (kejari) rejang lebong dalam waktu dekat ini berencana akan melakukan pemanggilan terhadap inspektorat daerah kabupaten rejang lebong.
langkah ini diambil untuk mengklarifikasi permasalahan sisa tuntutan ganti rugi (tgr) tahun 2023 yang hingga kini belum terselesaikan.
berdasarkan data yang ada, sisa tgr tersebut tercatat mencapai rp 810.450.390, yang merupakan bagian dari total tgr sebesar rp 4.000.057.800.
kepala kejaksaan negeri (kajari) rejang lebong fransesco tarigan, mh melalui kasi intel hendra mubarok, sh, mengatakan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk mencari kejelasan terkait kendala yang menyebabkan proses penyelesaian tgr berjalan lambat. 
“kami ingin mengetahui secara pasti apa saja hambatan yang dihadapi oleh inspektorat daerah dalam menuntaskan sisa tgr tersebut. hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada potensi kerugian negara yang berlarut-larut,” ungkapnya.
baca juga:“bersih-bersih” di setwan kepahiang, ketua dprd igor: insyaallah berjalan
baca juga:rambah hutan jadi kebun kelapa sawit di mukomuko adalah kejahatan luar biasa
hendra menambahkan bahwa kejari rejang lebong akan mengawal ketat penyelesaian tgr ini sebagai bentuk komitmen dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“dana ini sangat penting untuk mendukung pembangunan di kabupaten rejang lebong. jika tidak segera diselesaikan, maka potensi manfaatnya bagi masyarakat menjadi tertunda,” tambahnya.
menurutnya kejari rejang lebong berkomitmen untuk terus mengawasi proses penyelesaian tgr ini. setelah pemanggilan inspektorat, hendra mubarok menyebutkan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk memanggil pihak-pihak lain yang terkait jika diperlukan.
“jika ditemukan indikasi kelalaian atau kesengajaan yang menghambat penyelesaian tgr, kami tidak akan ragu untuk mengambil langkah hukum,” tegasnya.
baca juga:pemkab siapkan penyambutan bupati dan wabup lebong terpilih
baca juga:ketua dprd: ini tahun revolisioner, hut ke-21 kabupaten kepahiang
sebagai upaya pencegahan, hendra juga menyarankan agar inspektorat daerah lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada para pengelola anggaran di lingkungan pemerintahan kabupaten rejang lebong.
“pencegahan lebih baik daripada penindakan. dengan pengelolaan anggaran yang lebih baik, potensi terjadinya tgr dapat diminimalkan di masa depan,” tegas hendra.
hingga berita ini diturunkan, inspektorat daerah kabupaten rejang lebong belum memberikan pernyataan resmi terkait rencana pemanggilan tersebut.
namun, sumber dari internal inspektorat yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan upaya untuk mendorong penyelesaian tgr. 
baca juga:tahun ini, lebong hanya terima dak pendidikan rp 9 miliar
baca juga:17 desa di rejang lebong raih dana desa fantastis lebih dari rp 1 miliar
“kami telah memanggil pihak-pihak terkait untuk memberikan klarifikasi dan mendorong mereka segera memenuhi kewajiban mereka. namun, memang ada kendala tertentu yang memerlukan waktu lebih lama untuk diselesaikan,” katanya.
sementara itu, anggota dprd kabupaten rejang lebong, putra mas wigoro, menyambut baik langkah yang diambil oleh kejari rejang lebong tersebut.
menurutnya, langkah tegas ini menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah. 
“kami sangat mendukung upaya kejari rejang lebong untuk memastikan penyelesaian tgr ini. dana yang belum terselesaikan cukup besar, dan masyarakat berhak mengetahui bagaimana kelanjutan kasus ini,” ujarnya.
baca juga:jangan tambah libur, 6 januari sudah masuk sekolah
baca juga:uji coba makan bergizi gratis butuh rp 37,5 miliar, anggaran selama satu tahun
politisi nasdem ini juga mengingatkan agar proses klarifikasi ini dilakukan secara profesional tanpa menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu.
“harus ada komunikasi yang baik antara kejari dan inspektorat. jangan sampai langkah ini justru memunculkan persepsi negatif di masyarakat. semua pihak harus bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan ini secara tuntas,” tegasnya.
sementara itu, anggota dprd rejang lebong lainnya, hidayattullah, menyarankan agar inspektorat memberikan laporan yang lebih transparan dan rinci terkait progres penyelesaian tgr.
politisi pks ini bahkan menegaskan bahwa dalam waktu dekat juga akan memanggil pihak inspektorat daerah kabupaten rejang lebong, guna mempertanyakan alasan dibalik masih banyaknya tgr 2023 yang belum terselesaikan tersebut.
baca juga:wow! berikut 5 jenis ikan makerel, paling banyak dikonsumsi manusia
baca juga:reptil purba asia tenggara! berikut 5 fakta unik buaya siam, terancam punah
“kami di dprd juga perlu mengetahui apa saja kendala yang dihadapi, sehingga kami bisa memberikan rekomendasi yang relevan. jika ada pihak yang tidak kooperatif, maka harus ada tindakan tegas agar tidak menimbulkan preseden buruk,” singkat hidayatullah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 3 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan