Ada Caleg Bawa Berkas Pengaduan ke Bawaslu, Bakal PSU? Ini Syaratnya

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 17 Feb 2024 - 22:40

REKAP SUARA:Petugas masih terus melakukan rekapitulasi suara. Di Bawaslu terpantau ada seorang Caleg membawa berkas pengaduan indikasi pelanggaran Pemilu 2024. HERU/RB--

BENGKULU, KORANRB.ID - Ada salah satu Calon legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Kepahiang menyambangi sekretariat Bawaslu, lengkap dengan membawa sejumlah berkas pengaduan.

Terpantau, Caleg tersebut menyambangi Bawaslu dan ditemui Komisioner Bawaslu Kabupaten Kepahiang Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Erwin Prianto, Sabtu 17 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB.

Dikonfirmasi, Anggota Bawaslu Kabupaten Kepahiang Erwin Priyanto membenarkan perihal kedatangan Caleg tersebut.

Menurutnya, kedatangan Caleg yang dimaksud belum secara resmi menyampaikan berkas pengaduan indikasi pelanggaran Pemilu saat hari pencoblosan 14 Februari 2024.

"Ya, memang ada Caleg yang datang membawa sejumlah berkas. Namun, belum resmi menyampaikan berkas pengaduan indikasi pelanggaran Pemilu," kata Erwin.

Pihaknya tetap membuka ruang bagi siapapun termasuk Caleg untuk berkoordinasi, termasuk menyampaikan indikasi pelanggaran Pemilu langsung ke Bawaslu Kepahiang.

"Tadi (kemarin,red), Caleg yang bersangkutan baru sebatas koordinasi, belum ke tahapan lebih jauh," tambah Erwin.

Disinggung mengenai Pemilihan Suara Ulang (PSU), sebagaimana muara dari adanya pengaduan indikasi pelanggaran Pemilu yang disampaikan Caleg, menurutnya sangat tak menutup kemungkinan.

"Kalau semua berkas pengaduan yang disampaikan memang lengkap dan memenuhi syarat, PSU bukan hal yang mustahil," ujar Erwin.

Mengenai adanya potensi PSU dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Kepahiang, Anggota Bawaslu Kabupaten Kepahiang Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Asuan Toni menambahkan tetap terbuka.

ada caleg bawa berkas pengaduan ke bawaslu, bakal psu? ini syaratnya                            bengkulu, koranrb.id - ada salah satu calon legislatif (caleg) dprd kabupaten kepahiang menyambangi sekretariat bawaslu, lengkap dengan membawa sejumlah berkas pengaduan.
terpantau, caleg tersebut menyambangi bawaslu dan ditemui komisioner bawaslu kabupaten kepahiang kordiv hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat erwin prianto, sabtu 17 februari 2024 sekira pukul 13.00 wib.
dikonfirmasi, anggota bawaslu kabupaten kepahiang erwin priyanto membenarkan perihal kedatangan caleg tersebut.
menurutnya, kedatangan caleg yang dimaksud belum secara resmi menyampaikan berkas pengaduan indikasi pelanggaran pemilu saat hari pencoblosan 14 februari 2024. 
baca juga:smkn 4 kabupaten kepahiang pacu daya kreativitas siswa
baca juga:4 petugas penyelenggara pemilu di kepahiang terpaksa mendapat penanganan medis
"ya, memang ada caleg yang datang membawa sejumlah berkas. namun, belum resmi menyampaikan berkas pengaduan indikasi pelanggaran pemilu," kata erwin.
pihaknya tetap membuka ruang bagi siapapun termasuk caleg untuk berkoordinasi, termasuk menyampaikan indikasi pelanggaran pemilu langsung ke bawaslu kepahiang. 
"tadi (kemarin,red), caleg yang bersangkutan baru sebatas koordinasi, belum ke tahapan lebih jauh," tambah erwin.
disinggung mengenai pemilihan suara ulang (psu), sebagaimana muara dari adanya pengaduan indikasi pelanggaran pemilu yang disampaikan caleg, menurutnya sangat tak menutup kemungkinan. 
baca juga:kejanggalan pemilu, silakan lapor ke posko pengaduan bawaslu, ini syaratnya 
baca juga:nyoblos pemilu, seluruh pelajar libur
"kalau semua berkas pengaduan yang disampaikan memang lengkap dan memenuhi syarat, psu bukan hal yang mustahil," ujar erwin.
mengenai adanya potensi psu dalam pemilu 2024 di kabupaten kepahiang, anggota bawaslu kabupaten kepahiang divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, asuan toni menambahkan tetap terbuka. 
namun, sejauh ini ia memastikan belum ada satupun laporan masuk atau pun temuan-temuan petugas di lapangan yang bisa mengarah kepada psu.
kepada petugas di lapangan yang juga saat ini terus melakukan rekap data, pihaknya terus mengingatkan untuk tetap konsen mengawal jalannya pemilu 2024 hingga tuntas. 
baca juga:gawat! 30 tps blank spot, 38 lainnya lemot, 3 kecamatan mana saja?
baca juga:warga desa di seputaran plta musi cemas banjir susulan
"rekomendasi di lapangan silahkan disampaikan semua. kawan-kawan di lapangan kita minta tetap berpegang pada data resmi yang dimiliki, yang bisa dijadikan pegangan jika terjadi selisih suara," kata asuan.
ia menegaskan, bawaslu sangat membuka ruang bagi siapapun yang ingin menyampaikan semua laporan mengarah kepada indikasi pelanggaran pemilu 2024. 
"kami sangat membuka ruang, silahkan koreksi mulai dari tingkat tps dan  kecamatan.
jika ada ketidakcocokan, para saksi ataupun caleg dapat menyampaikan laporan. pastinya kita sangat terbuka menerima semua laporan terkait  indikasi kecurangan pemilu," papar asuan.
terkait pelaksanaan psu, pasal 80 ayat (2) peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) serta pasal 372 undang-undang nomor 7 tahun 2023 secara jelas telah mengatur syarat dan ketentuan psu.
salah satunya adalah, terbukti ada pemilih yang tidak memiliki ktp elektronik dan tidak terdaftar dalam  dpt dan dptb menggunakan hak pilih pada proses pemungutan suara. 
hal ini juga berarti telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh kpps, karena memberi kesempatan kepada pemilih ber ktp elektronik untuk menggunakan hak pilih tidak di lokasi tps sesuai alamat yang tercantum pada ktp elektronik.
di pkpu 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih mengklasifikasikan pemilih ke dalam tiga kategori, yakni daftar pemilih tetap (dpt), daftar pemilih tambahan (dptb), dan daftar pemilih khusus (dpk).
pemilih dpt merupakan pemilih yang terdata pada suatu tps dan menggunakan hak pilihnya di tps tersebut. sementara dptb merupakan pemilih yang terdata pada suatu tps namun karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di tps asal.
kemudian pemilih tersebut mengajukan pindah memilih di tps lain kepada kpu kabupaten, ppk, atau pps. pemilih yang tidak terdata sebagai dpt atau dptb, masih bisa memilih dengan menggunakan ktp elektronik pada tps sesuai alamat ktp elektronik. pemilih kategori terakhir ini disebut pemilih dpk,” imbuhnya.
selanjutnya tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum  bahwa pemungutan suara di tps wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas tps terbukti terdapat pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan memberikan suara suara di tps.
berikut syarat pemungutan suara ulang pemilu menurut pasal 372 uu no 7 tahun 2017 tentang pemilu.
1. pemungutan suara di tps dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
2. pemungutan suara di tps wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas tps terbukti terdapat keadaan sebagai berikut.
a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. petugas kpps meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat, pada surat suara yang sudah digunakan;
c. petugas kpps merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan/atau;
d. pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 18 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan