Tuntutan Berbeda 4 Terdakwa Perkara Samsake, PH Bakal Beberkan Keterlibatan Pihak Lain, Ini Bunyi Tuntutan JPU

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 23 Feb 2024 - 23:18

SAMISAKE:Empat terdakwa perkara korupsi pengelolaan dana bergulir Satu Miliar Satu Kelurahan (Samisake) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu tahun anggaran 2013 dituntut berbeda. FIKI SUSADI/RB.--

BENGKULU, KORANRB.ID – Empat terdakwa perkara korupsi pengelolaan dana bergulir Satu Miliar Satu Kelurahan (Samisake)

Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu tahun anggaran 2013 dituntut berbeda.

Surat tuntutan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu

Pada persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu, Jumat, 23 Februari 2024. Dengan Ketua Majelis Hakim, Fauzi Isra, SH, MH.

Dalam tuntutan JPU Kejari Bengkulu, terdakwa Manajer Baitul Mal Wattamwil Kota Mandiri, Zamzami Putrado dituntut 3 tahun 6 bulan penjara.

Ia juga dikenakan denda Rp100 juta subsidair 6 bulan penjara, serta Uang Pengganti (UP) sebesar Rp739 juta lebih.

JPU membuktikan dakwaan subsidairnya, yakni Pasal 3 Jo. 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara, terdakwa Ketua Koperasi Sekip Mandiri Rustam Hamzah dituntut 1 tahun 3 bulan pidana penjara.

Terdakwa Rustam pun dikenakan denda Rp50 juta subsidair 3 bulan pidana penjara, serta pidana tambahan UP sebesar Rp4,5 juta.

Selanjutnya, terdakwa Ketua Koperasi Sanip Mandiri Akhir Mili dituntut 1 tahun 3 bulan pidana penjara. Ada juga denda Rp50 juta subsidair 3 bulan pidana penjara, beserta pidana tambahan berupa UP Rp156 juta.

tuntutan berbeda 4 terdakwa perkara samsake, ph bakal beberkan keterlibatan pihak lain, ini bunyi tuntutan jpu                            bengkulu, koranrb.id – empat terdakwa perkara korupsi pengelolaan dana bergulir satu miliar satu kelurahan (samisake)
pada dinas koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah kota bengkulu tahun anggaran 2013 dituntut berbeda.
surat tuntutan dibacakan jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) bengkulu
pada persidangan yang digelar di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu, jumat, 23 februari 2024. dengan ketua majelis hakim, fauzi isra, sh, mh.
baca juga:terlibat korupsi rp353 juta jembatan menggiring jilid ii, jpu kejati hanya tuntut 21 bulan penjara eks ppk 
baca juga:enam kepala puskesmas di kaur jadi saksi perkara korupsi dana bok, kompak mengakui ini
dalam tuntutan jpu kejari bengkulu, terdakwa manajer baitul mal wattamwil kota mandiri, zamzami putrado dituntut 3 tahun 6 bulan penjara. 
ia juga dikenakan denda rp100 juta subsidair 6 bulan penjara, serta uang pengganti (up) sebesar rp739 juta lebih. 
jpu membuktikan dakwaan subsidairnya, yakni pasal 3 jo. 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang republik indonesia no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
sementara, terdakwa ketua koperasi sekip mandiri rustam hamzah dituntut 1 tahun 3 bulan pidana penjara.
baca juga:dua terdakwa perkara korupsi pengadaan jas pmd kaur belum didakwa, ini penyebabnya
baca juga:seret aktor utama perkara asrama haji, terdakwa panca: bos kita perlu dipanggil juga 
terdakwa rustam pun dikenakan denda rp50 juta subsidair 3 bulan pidana penjara, serta pidana tambahan up sebesar rp4,5 juta. 
selanjutnya, terdakwa ketua koperasi sanip mandiri akhir mili dituntut 1 tahun 3 bulan pidana penjara. ada juga denda rp50 juta subsidair 3 bulan pidana penjara, beserta pidana tambahan berupa up rp156 juta. 
terakhir, terdakwa bendahara koperasi skip mandiri junilawati. ia dituntut 2 tahun pidana penjara, denda rp50 juta subsidair 3 bulan pidana penjara dan up sebesar rp173 juta lebih. 
tiga terdakwa ini terbukti melanggar pasal 3 jo. 55 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang republik indonesia no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
baca juga:eksekusi vonis 5 tahun tingkat kasasi, sa belum hadir, kejari jadwalkan panggilan kedua
baca juga:menanti hasil penghitungan kn, tsk dugaan korupsi proyek jembatan air taba terunjam menyusul
usai persidangan, penasehat hukum (ph) terdakwa rustam hamzah dan junilawati, ranggi setiyadi, sh mengatakan, pihaknya akan menyusun nota pembelaan atau pleidoi atas tuntutan jpu kejari bengkulu. 
menurut ranggi, tuntutan jpu sesuai dengan harapannya. namun ada satu kliennya junilawati dituntut cukup tinggi oleh jpu, yakni 2 tahun pidana penjara. 
“itu (tuntutan terhadap terdakwa junilawati, red) akan kita pertanyakan di pleidoi nanti,” kata ranggi. 
selain itu, terang ranggi, pada materi pleidoi nanti salah satu materi yang juga akan disampaikan terkait keterlibatan pihak lain dalam perkara ini.
“itu (keterlibatan pihak lain, red) akan kita tuangkan di dalam pleidoi. cuma fokus kita tetap ke nota pembelaan klien kita,” singkatnya. 
sekedar mengulas, empat terdakwa mengakui sebagian dana samisake digunakan untuk kepentingan pribadi. 
diakui para terdakwa, pada sidang selasa 24 januari 2024 lalu dengan agenda pemeriksaan terdakwa. 
ranggi setiyadi, sh membenarkan keterangan kliennya dalam persidangan. 
“benar, pengakuan terdakwa di persidangan tsebagian dana samisake digunakan untuk kepentingan pribadi,” kata ranggi, usai persidangan. 
namun, para terdakwa mengaku tidak memakai dana bergulir itu, sebesar hasil audit yang dilakukan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) bengkulu. 
berdasarkan hasil audit bpkp bengkulu, secara keseluruhan kerugian negara (kn) dalam perkara ini rp1 miliar. 
rinciannya, baitul mal wattamwil kota mandiri rp739 juta, koperasi sanip mandiri rp156 juta dan koperasi sekip mandiri rp178 juta.
“seperti klien saya, dia mengaku tidak memakai anggaran samisake sebesar hasil audit,” ujar ranggi.
untuk diketahui, pada persidangan tanggal 10 januari 2023 lalu, jpu kejari bengkulu menghadirkan saksi dari auditor bpkp bengkulu, deddy yudistira
dalam kesaksiannya menyebutkan, bahwa dugaan penyimpangan dana bergulir samisake sudah diketahui, saat pihaknya melakukan audit pada program samisake.
bahkan, saksi ahli menyebut, penyimpangan ini diketahui adanya penerima fiktif. 
terkait spesifikasi penyimpangannya ada beberapa pengguna fiktif dan itu ditemukan oleh ahli waktu melakukan audit.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 24 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan