Terlibat Korupsi Rp353 Juta Jembatan Menggiring Jilid II, JPU Kejati hanya Tuntut 21 Bulan Penjara Eks PPK

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 23 Feb 2024 - 23:14

PPK: Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu membacakan surat tuntutannya kepada terdakwa Nafdi, ST, MT selaku mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.1 pada Pelaksanaan Jalan Wilayah 1 Provinsi Bengkulu. FIKI SUSADI/RB.--

BENGKULU, KORANRB.ID – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu membacakan surat tuntutannya

Kepada terdakwa Nafdi, ST, MT selaku mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.1 pada Pelaksanaan Jalan Wilayah 1 Provinsi Bengkulu.

Terdakwa Nafdi dituntut JPU dengan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 9 bulan

Atau setara dengan 21 bulan penjara, atas perkara Korupsi proyek penggantian Jembatan Menggiring Besar CS tahun anggaran 2018 Jilid II.

Sidang beragendakan tuntutan JPU Kejati Bengkulu ini digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu, Jumat, 23 Februari 2024, dengan Ketua Majelis Hakim, Fauzi Isra, SH, MH.

Tidak hanya pidana penjara, terdakwa Nafdi juga dikenakan denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan pidana penjara.

JPU Kejati Bengkulu meyakini terdakwa Nafdi telah terbukti bersalah, dengan membuktikan dakwaan subsidair

Yakni Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001

Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menanggapi tuntutan ini, Penasehat Hukum (PH) terdakwa Nafdi, Dr. Saim Aksinuddin, SH, MH akan menyampaikan nota pembelaan atau pleidoi pada agenda sidang berikutnya.

terlibat korupsi rp353 juta jembatan menggiring jilid ii, jpu kejati hanya tuntut 21 bulan penjara eks ppk                             bengkulu, koranrb.id – jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu membacakan surat tuntutannya
kepada terdakwa nafdi, st, mt selaku mantan pejabat pembuat komitmen (ppk) 1.1 pada pelaksanaan jalan wilayah 1 provinsi bengkulu.
terdakwa nafdi dituntut  jpu dengan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 9 bulan
atau setara dengan 21 bulan penjara, atas perkara korupsi proyek penggantian jembatan menggiring besar cs tahun anggaran 2018 jilid ii.
baca juga:enam kepala puskesmas di kaur jadi saksi perkara korupsi dana bok, kompak mengakui ini
baca juga:dua terdakwa perkara korupsi pengadaan jas pmd kaur belum didakwa, ini penyebabnya
sidang beragendakan tuntutan jpu kejati bengkulu ini digelar di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu, jumat, 23 februari 2024, dengan ketua majelis hakim, fauzi isra, sh, mh.
tidak hanya pidana penjara, terdakwa nafdi juga dikenakan denda sebesar rp50 juta subsidair 3 bulan pidana penjara. 
jpu kejati bengkulu meyakini terdakwa nafdi telah terbukti bersalah, dengan membuktikan dakwaan subsidair
yakni pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999
sebagaimana diubah dengan undang-undang republik indonesia no. 20 tahun 2001
tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp. 
menanggapi tuntutan ini, penasehat hukum (ph) terdakwa nafdi, dr. saim aksinuddin, sh, mh akan menyampaikan nota pembelaan atau pleidoi pada agenda sidang berikutnya. 
baca juga:seret aktor utama perkara asrama haji, terdakwa panca: bos kita perlu dipanggil juga 
baca juga:eksekusi vonis 5 tahun tingkat kasasi, sa belum hadir, kejari jadwalkan panggilan kedua
ph terdakwa menilai, nafdi tidak pernah menerima aliran dana dari kerugian negara (kn) yang timbul dari perkara ini. 
“sepeserpun tidak ada aliran dana ke dia,” ucap saim. “kn juga sudah dikembalikan oleh para terdakwa sebelumnya,” sambungnya. 
saim berharap, agar majelis hakim dapat mempertimbangkan dengan baik vonis putusan yang akan diberikan kepada kliennya. 
“saya sangat yakin klien saya tidak bersalah,” tutupnya. 
baca juga:menanti hasil penghitungan kn, tsk dugaan korupsi proyek jembatan air taba terunjam menyusul
baca juga:ayah korban tidak puas dengan tuntutan 5 tahun perkara penipuan calon bintara, minta uang kembali 
sekedar mengulas, pada sidang, 4 januari 2024 lalu, jpu menghadirkan lima saksi.
diantara liam saksi, dua orang merupakan terpidana perkara ini di jilid i, yang sebelumnya sudah di jatuhi vonis oleh pn tipikor bengkulu. 
kelima saksi meliputi, terpidana jilid i,  anas firman lesmana direktur pt. mulya permai laksono dan syahrudin penyedia pekerjaan di lapangan. 
kemudian, junaidi merupakan pelaksana lapangan proyek jembatan menggiring cs, apip suryansyah, bendahara pengeluaran dan zulkarnain selaku pejabat penandatanganan surat perintah membayar (pp-spm). 
para saksi mengakui bahwa proyek jembatan menggiring cs tidak dapat diselesaikan oleh pt. mulya permai laksono, sehingga harus haru di sub kontrakan ke pihak lain. 
setelah di sub kontrakan, tetap saja, pekerjaan menggiring cs tidak selesai, hingga putus kontrak seperti saat ini. 
sekedar mengulas, pada jilid i sudah ada dua terpidana yang divonis bersalah oleh mejelis hakim pn tipikor bengkulu akhir 2022 lalu
yakni anas firman lesmana divonis hukuman penjara 1 tahun 5 bulan penjara, dan syahrudin divonis hukuman penjara 1 tahun 5 bulan. 
perkara ini diketahui merugikan keuangan negara (kn) sebesar rp353 juta. kn tersebut sudah dibebankan kepada dua terpidana.
ada beberapa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jilid i perkara ini.
fakta itu kemudian ditulis dan disebutkan dalam nota pembelaan terdakwa syahrudin yang disampaikan melalui ph-nya hendriawansyah dalam persidangan.
disampaikannya bahwa ada peran krusial saksi nafdi selaku ppk dalam rangkaian perkara ini.
sebab perbuatan terdakwa syahrudin melakukan sub kontrak diduga karena dipaksa oleh terdakwa nafdi yang pernah hadir sebagai saksi dalam persidangan perkara ini.
disebutkan  dalam nota pembelaan, bahwa nafdi diduga memaksa terpidana syahrudin untuk memberikan sub kontrak kepada ona ade rio sejumlah rp500 juta saat itu.
berdasarkan daftar isian pelaksanaan anggaran (dipa) nomor 033.04.1.498588/2018, tanggal 5 desember 2017 
satker pelaksanaan jalan nasional (pjn) wilayah i provinsi bengkulu dianggarkan penggantian jembatan menggiring besar cs 2018, senilai rp.11.844.592.000
dengan rincian jembatan menggiring besar rp. 4.023.190.000, jembatan boyo-boyo rp 2.300.000.000, dan jembatan betung rp 5.497.742.000.
hasil proses lelang ditetapkan pemenang pt. mulya permai laksono kemudian ditandatangani kontrak nomor: hk.02.03/bb3/pjn-wil.i/ppk.1.1/290, tanggal 10 april 2018, nilai kontrak rp 11.820.932.000,00 dengan waktu pelaksanaan 240 hari kalender sejak tanggal 10 april 2018 sampai dengan 5 desember 2018.
modus operandi jilid i perkara ini, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terpidana anas dan syahrudin bersama-sama dengan ppk (nafdi) serta konsultan pengawas, melakukan addendum kontrak tanpa melibatkan tim justifikasi tehnis. 
dengan merubah kedalaman dinding sumuran jembatan menggiring dari 6 meter menjadi 3 meter.
dan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan oleh ahli kontruksi dari universitas bengkulu menyatakan volume jembatan menggiring sebesar 7,30 persen dinyatakan tidak aman atau tidak dapat diterima.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 24 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan