Versi Inspektorat TGR di DPRD Bengkulu Selatan Rp3,7 Miliar, 35 Saksi Diperiksa Jaksa

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 28 Feb 2024 - 21:43

UPAYA: Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan Sekretariat DPRD Bengkulu Selatan dalam upaya penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) anggaran perjalanan dinas dewan BS sebagaimana temuan BPK RI. Foto: Rio Agustian/RB--

KOTA MANNA, KORANRB.ID - Selama ini Sekretariat dan DPRD Bengkulu Selatan menyebut total tuntutan ganti rugi (TGR) perjalanan dinas tahun 2023 lalu Rp 3,5 miliar.

Berbeda dengan yang disampaikan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan belum lama ini, total TGR yang harus dikembalikan mencapai Rp3,7 miliar. Artinya ada selisih terbilang besar, mencapai Rp200 juta.

Inspektur Inspektorat Daerah (Ipda) Kabupaten Bengkulu Selatan, Hamdan Syarbaini, S.Sos mengatakan, sepengetahuan pihaknya total TGR yang harus dikembalikan mencapai Rp3,7 miliar.

Dijelaskan Hamdan, rincian temuan kelebihan bayar perjalanan dinas sebesar Rp 3,5 Miliar dan ditambah dengan Rp 200 jutaan bersumber dari beberapa kegiatan lain di Sekretariat DPRD.

"Total temuan Rp 3,7 miliar dari perjalanan dinas dan beberapa kegiatan lain," jelas Hamdan.

Masih kata Hamdan, beberapa temuan tersebut rata-rata memang dari mata anggaran perjalanan dinas.

Namun, ada pula temuan berupa pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan dinas milik pejabat di Sekretariat DPRD Bengkulu Selatan.

Hamdan mencotohkan, dicatatan dana digunakan untuk beli BBM perjalanan dinas ke Jakarta. Ternyata, fakta dari temuan BPK kendaraan dinas tetap berada di Bengkulu Selatan.

Sehingga Inspektorat menilai banyak penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

"Kegiatan-kegiatan lain ada juga yang jadi temuan, salah satunya pembelian BBM kendaraan dinas,’’ ungkap Hamdan.

Ditanya lebih rinci kelebihan bayar pada perjalanan dinas Sekwan dan anggota DPRD Bengkulu Selatan yang harus dikembalikan atau menjadi TGR itu, Hamdan mengaku tak tahu.

Menurut Hamdan, LHP Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI tersebut langsung diserahkan ke Sekretariat DPRD Bengkulu Selatan.

versi inspektorat tgr di dprd bengkulu selatan rp3,7 miliar, 35 saksi diperiksa jaksa                            kota manna, koranrb.id - selama ini sekretariat dan dprd bengkulu selatan menyebut total tuntutan ganti rugi (tgr) perjalanan dinas tahun 2023 lalu rp 3,5 miliar. 
berbeda dengan yang disampaikan inspektorat kabupaten bengkulu selatan belum lama ini, total tgr yang harus dikembalikan mencapai rp3,7 miliar. artinya ada selisih terbilang besar, mencapai rp200 juta.
inspektur inspektorat daerah (ipda) kabupaten bengkulu selatan, hamdan syarbaini, s.sos mengatakan, sepengetahuan pihaknya total tgr yang harus dikembalikan mencapai rp3,7 miliar.
baca juga:mutasi 85 eselon iii dan iv pemprov bengkulu, ini daftar lengkapnya
baca juga:gubernur rohidin terbitkan se penggunaan batik besurek dan penyajian pangan lokal 
dijelaskan hamdan, rincian temuan kelebihan bayar perjalanan dinas sebesar rp 3,5 miliar dan ditambah dengan rp 200 jutaan bersumber dari beberapa kegiatan lain di sekretariat dprd.
"total temuan rp 3,7 miliar dari perjalanan dinas dan beberapa kegiatan lain," jelas hamdan.
masih kata hamdan, beberapa temuan tersebut rata-rata memang dari mata anggaran perjalanan dinas.
namun, ada pula temuan berupa pembelian bahan bakar minyak (bbm) untuk kendaraan dinas milik pejabat di sekretariat dprd bengkulu selatan.
hamdan mencotohkan, dicatatan dana digunakan untuk beli bbm perjalanan dinas ke jakarta. ternyata, fakta dari temuan bpk kendaraan dinas tetap berada di bengkulu selatan.
sehingga inspektorat menilai banyak penggunaan anggaran  yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
"kegiatan-kegiatan lain ada juga yang jadi temuan, salah satunya pembelian bbm kendaraan dinas,’’ ungkap hamdan.
ditanya lebih rinci kelebihan bayar pada perjalanan dinas sekwan dan anggota dprd bengkulu selatan yang harus dikembalikan atau menjadi tgr itu, hamdan mengaku tak tahu.
menurut hamdan, lhp badan pemeriksaan keuangan (bpk) ri tersebut langsung diserahkan ke sekretariat dprd bengkulu selatan. 
untuk lebih jelasnya, rincian kelebihan bayar itu pada item apa saja dan berapa besaran tgr di masing-masing item, hamdan menyarankan langsung ke sekretariat dprd kabupaten bengkulu selatan.
baca juga:segera disidang, tersangka kasus korupsi retribusi tka ke pengadilan tipikor bengkulu
baca juga:pemerintah salurkan kur untuk perkuat pembiayaan umkm, ini jenis dan skema kur
"lhp itu ada di sekwan. lhp itu diserahkan oleh bpk, 1 untuk bupati, 1 ke sekwan. jadi, untuk rinciannya silakan tanya ke sekwan,’’ sebut hamdan.
inspektorat kata hamdan hanya bertugas memantau berapa jumlah kerugian negara yang ada di organisasi perangkat daerah terkait penggunaan anggaran sebagaimana lhp bpk ri.
dia menegaskan, batas akhir penyelesaian tgr tersebut sesuai ketentuan yang diberikan bpk ri, selama 60 hari semenjak lhp keluar.
dalam hal ini, lhp bpk ri tersebut keluar pada tanggal 12 januari 2024 lalu. sehingga, jatuh tempo penyelesaian yakni tanggal 12 maret 2024 mendatang.
jika sampai waktu ketentuan tersebut tgr belum juga diselesaikan oleh pihak bersangkutan, maka aparat penegak hukum (aph) sudah bisa membawa hal itu ke ranah hukum.
"ya, jika lewat tanggal 12 maret nanti pengembalian tgr belum selesai, sesuai perundang-undangan aph sudah bisa untuk memproses secara pidana," ujar hamdan.
untuk saat ini kejaksaan negeri bengkulu selatan telah melakukan pemanggilan terhadap 35 orang yang berada di lingkungan dprd bengkulu selatan. 
diantaranya, 25 orang anggota dprd bengkulu selatan masih aktif, 1 orang mantan anggota dprd yang sudah nonaktif karena paw dan 9 orang pejabat sekretariat dprd bengkulu selatan.
hanya saja, dari total keseluruhan 35 orang tersebut, ternyata baru 27 orang yang menghadiri panggilan kejari. sedangkan, 8 orang lainnya tidak hadir karena alasan berhalangan.
sementara itu sekretaris dprd bengkulu selatan nico dwipayana s.stp mm mh mengungkapkan, jumlah tgr atas perjalanan dinas dan beberapa item belanja di sekretariat dprd kabupaten bengkulu selatan tidak lebih dari rp3,5 miliar.
bahkan untuk saat ini versi nico, baik sekretariat ataupun anggota dprd bengkulu selatan telah melakukan penyicilan pembayaran tgr tersebut.
"seperti saya sampaikan sebelumnya, sekretariat dewan dan anggota dprd bengkulu selatan komitmen untuk penyelesaian tgr sebelum 12 maret," kata nico.
maka dari itu nico berharap apapun pemberitaan ataupun dugaan di luar secretariat dewan atas lhp bpk, tidaklah benar.
baca juga:tidak puas hasil pleno kabupaten, caleg dan parpol bisa lakukan 2 langkah ini 
saat ini dprd bengkulu selatan diungkapkan nico sedang berupaya menyelesaikan tuntutan ganti rugi. salah satunya melalui mou yang dilakukan dengan kejaksaan negeri bengkulu selatan beberapa waktu lalu.
"mudah-mudahan pengembalian tgr tepat waktu, tidak ada kendala yang berarti," demikian nico.
sementara itu kejaksaan negeri bengkulu selatan saat ini masih menunggu upaya pengembalian tgr dari sekretariat dan anggota dprd bengkulu selatan.
pantauan koran ini, pengembalian tgr perjalanan dinas tahun 2023 oleh sekwan dan anggota dprd bengkulu selatan, hingga rabu 28 februari 2024, belum lah signifikan. 
selain pengembalian dilakukan secara mencicil, ada pula anggota dprd yang belum sama sekali melakukan pengembalian. tercatat, dari total keseluruhan tgr itu, yang dikembalikan baru sejumlah rp178 juta.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 29 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan