80 Ribu SPPT PBB-P2 Dicetak Maksimalkan Pemungutan Pajak di Mukomuko

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 04 Mar 2024 - 23:26

PAJAK: Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Mukomuko akan mencetak atau menerbitkan sekitar 80 ribu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB). FIRMANSYAH/RB--

KORANRB.ID – Untuk membantu capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mukomuko tahun ini.

Melalui Pajak Bumi Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Mukomuko

Akan mencetak atau menerbitkan sekitar 80 ribu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB).

Kemudian SPPT-PBB itu akan didistribusikan ke petugas pemungut pajak di desa pada Maret hingga April 2024 tahun ini.

“Hal ini kita lakukan agar PAD dari sumber pajak bumi dan bangunan bisa lebih maksimal. Sehingga target pendapatan dari sektor pajak dapat tercapai.

Maka dari itu kami saat ini mulai menyiapkan proses cetak SPPT-PBB,” Kata Plt. Kepala BKD Mukomuko, Eva Tri Rosanti, SH, melalui Kabid Pendapatan II, Alex Hendra, SAP.

Alek menuturkan, jika belangko SPPT-PBB sudah selesai cetak, BKD Bidang Pendapatan II akan langsung mendistribusikan ke petugas pemungut pajak desa.

Untuk proses cetak tidak begitu lama. Jumlah belangko SPPT-PBB yang bakal dicetak sekitar 80 ribu lembar.

Alex menargetkan distribusi logistik SPPT-PBB ke desa-desa pada Maret rampung di April 2024.

Setelah pendistribusian, 151 petugas pemungut pajak PBB di 151 desa/kelurahan sudah bisa melakukan penagihan.

80 ribu sppt pbb-p2 dicetak maksimalkan pemungutan pajak di mukomuko                            koranrb.id – untuk membantu capaian target pendapatan asli daerah (pad) kabupaten mukomuko tahun ini.
melalui pajak bumi bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (pbb-p2), badan keuangan daerah (bkd) kabupaten mukomuko
akan mencetak atau menerbitkan sekitar 80 ribu surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (sppt-pbb). 
kemudian sppt-pbb itu akan didistribusikan ke petugas pemungut pajak di desa pada maret hingga april 2024 tahun ini. 
baca juga: infrastruktur dibangun untuk desa rawan pangan di mukomuko, ini rinciannya
baca juga: partisipasi pemilih meningkat di mukomuko, ini formasi 25 caleg terpilih dprd mukomuko
“hal ini kita lakukan agar pad dari sumber pajak bumi dan bangunan bisa lebih maksimal. sehingga target pendapatan dari sektor pajak dapat tercapai.
maka dari itu kami saat ini mulai menyiapkan proses cetak sppt-pbb,” kata plt. kepala bkd mukomuko, eva tri rosanti, sh, melalui kabid pendapatan ii, alex hendra, sap.
alek menuturkan, jika belangko sppt-pbb sudah selesai cetak, bkd bidang pendapatan ii akan langsung mendistribusikan ke petugas pemungut pajak desa. 
untuk proses cetak tidak begitu lama. jumlah belangko sppt-pbb yang bakal dicetak sekitar 80 ribu lembar.
baca juga:14 hari operasi sat lantas polres mukomuko, pelanggar lalu lintas akan ditindak
baca juga:isu bupati sapuan tidak mencalon lagi, cegah lawan kotak kosong, ini tanggapannya
alex menargetkan distribusi logistik sppt-pbb ke desa-desa pada maret rampung di april 2024. 
setelah pendistribusian, 151 petugas pemungut pajak pbb di 151 desa/kelurahan sudah bisa melakukan penagihan.
"pendistribusian nanti kita kumpulkan petugas di kecamatan. bersamaan dengan itu kita gelar diskusi, dalam rangka evaluasi pemungutan pbb. harapannya ada masukan yang bisa memaksimalkan pbb tahun 2024 ini," papar alex.
ia juga menyampaikan imbauan kepada seluruh wajib pajak bumi dan bangunan untuk patuh membayar pajak tepat waktu. 
uang pajak merupakan salah satu sumber keuangan daerah. dan dari uang pajak, pemkab mukomuko dapat menjalankan pembangunan sesuai harapan masyarakat. 
baca juga:isu bupati sapuan tidak mencalon lagi, cegah lawan kotak kosong, ini tanggapannya
baca juga:kabarnya bupati sapuan tak maju pilkada, minta kades dukung putra daerah
“pajak merupakan kewajiban bagi seluruh wajib pajak. lebih dari itu, pajak ini bentuk gotong royong kita membangun daerah," sampai kabid pendapatan ii.
berkaitan dengan pbb-p2 kepada seluruh camat, lurah dan kepala desa yang nantinya telah menerima sppt pbb-p2 harus segera menjalankan tugasnya dengan baik.
jangan menunda atau menyimpan sppt tersebut di kantor masing-masing. hal ini disampaikan sekretaris daerah (sekda) kabupaten mukomuko, dr. abdiyanto, sh, m.si, cla. 
dalam pencapaian target pad ini semua pihak memiliki tugas dan peran masing-masing yang pelaksanaannya tidak boleh dilakukan penundaan.
“saya ingatkan kepada, baik pihak kecamatan, kelurahan dan pemerintah desa (pemdes) jangan menumpukan sppt tersebut di kantor, datangi warganya sampaikan hari itu juga. karena jelas sebagai usur pemerintah terdekat harus wajib melayani masyarakat,” kata sekda.
sekda menambahkan, meskipun hal tersebut tugas bidang pendapatan, badan keuangan daerah (bkd) mukomuko dalam melakukan pemungutan pbb-p2 ke masing-masing objek pajak sesuai sppt dan daftar himpunan ketetapan pajak (dhkp) yang sudah ditetapkan. 
sudah sewajarnya ada koordinasi yang terjalin dan saling membantu. jangan sampai sppt dan dhkp hanya disimpan di laci sebagai dokumen.
yng artinya setiap camat di mukomuko harus mampu mengkoordinir pemungutan pbb-p2 yang dilakukan lurah dan kepala desa, sebagai pimpinan tertinggi diwilayah tersebut.
‘’pastikan sebelum jatuh tempo 31 november 2024 mendarang seluruh objek pbb-p2 sudah tertagih lunas. kami  tidak mau mendengar ada kelurahan maupun desa yang masih juga meninggalkan piutang pbb-p2 di tahun ini. maka dari itu maksimalkan semua pihak harus saling bekerja sama. khususnya camat selaku perpanjangan tangan pemerintah daerah di masyarakat yang tertinggi,” ujarnya.
lanjutnya, petugas bidang pendapatan bkd mukomuko dimintanya proaktif melakukan pengawasan dalam pemungutan pbb-p2. 
tujuannya tidak hanya untuk memaksimalkan pembayaran, namun juga untuk menghindari terjadinya pidana. 
karena mukomuko ini memiliki sebaran penduduk yang cukup luas terdiri dari 15 kecamatan, 148 desa dan 3 kelurahan, jadi kemungkinan-kemungkinan hal yang tidak di inginkan bisa saja terjadi.
‘’tidak menutup kemungkinan pbb-p2 yang disetorkan masyarakat digelapkan oleh oknum petugas penagih. maka dari itu turun pantau dan awasi hal tersebut, selain itu juga arahkan masyarakat untuk membayar secara online,” tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 5 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan