Dasar Penarikan Retribusi PKL di Lapangan Merdeka Bintuhan Tidak Jelas, Ada Oknum Gunakan Perdes

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 06 Mar 2024 - 22:54

RETRIBUSI: Pedagang Kaki lima (PKL) yang berjualan di sekitaran Lapangan Merdeka Bintuhan beberapa hari ini dimintai retribusi sebesar Rp10 ribu perhari. FOTO: RUSMANAFRIZAL/RB Satpol PP saat menertibkan para pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Lapangan M--

KORANRB.ID - Pedagang Kaki lima (PKL) yang berjualan di sekitaran Lapangan Merdeka Bintuhan beberapa hari ini dimintai retribusi sebesar Rp10 ribu perhari oleh warga setempat yang mengaku dari pihak Pemerintah Desa (Pemdes).

Retribusi yang diminta ini, dengan dalih sebagai uang untuk membayar upah angkut sampah bekas para pedagang yang berjualan.

Padahal beberapa pedagang yang berjualan disana mengaku membersihkan sampah bekas mereka berjualan secara mandiri.

Saat dimintai konfirmasi dengan Kepala Desa (Kades) Air Dingin, Alpian Aidi bahwa sampai saat ini Pemdes tidak pernah memerintahkan orang untuk menarik retribusi dari para pedagang.

Apalagi yang sampai membawa, nama Pemdes karena saat ini Pemdes Air dingin telah memiliki program sendiri untuk menjaga kebersihan di lingkungan desanya.

"Saya juga telah dapat informasi, kalau ada penarikan retribusi. Katanya itu memang kesepakatan dari pedagang dengan orang yang menarik retribusi untuk menjaga kebersihan," ungkap Alpian, Rabu, 6 Maret 2024.

Dikatakannya, Peraturan Desa (Perdes) terkait dengan penarikan retribusi itu memang dulu pernah sudah pernah dibuat.

Namun itu sudah cukup lama, dan jika ingin digunakan tentunya harus ada pembaharuan dan pembahasan lebih lanjut.

Artinya terkait dengan penarikan retribusi yang dilakukan, sama sekali tidak ada hubungannya dengan piha Pemdes melainkan itu hanya kesepakatan para pedagang dengan oknum yang melakukan penarikan retribusi.

"Silakan saja, kalau mau ambil retribusi. Tapi ini tidak ada sangkut pautnya dengan desa," tukasnya.

dasar penarikan retribusi pkl di lapangan merdeka bintuhan tidak jelas, ada oknum gunakan perdes                            koranrb.id - pedagang kaki lima (pkl) yang berjualan di sekitaran lapangan merdeka bintuhan beberapa hari ini dimintai retribusi sebesar rp10 ribu perhari oleh warga setempat yang mengaku dari pihak pemerintah desa (pemdes).
retribusi yang diminta ini, dengan dalih sebagai uang untuk membayar upah angkut sampah bekas para pedagang yang berjualan. 
padahal beberapa pedagang yang berjualan disana mengaku membersihkan sampah bekas mereka berjualan secara mandiri.
saat dimintai konfirmasi dengan kepala desa (kades) air dingin, alpian aidi bahwa sampai saat ini pemdes tidak pernah memerintahkan orang untuk menarik retribusi dari para pedagang. 
baca juga:harga bapok naik, satgas pangan kaur turun operasi pasar, ini hasilnya
baca juga:kemenag kaur kumpulkan 104 penyuluh agama islam, ini tujuannya!
apalagi yang sampai membawa, nama pemdes karena saat ini pemdes air dingin telah memiliki program sendiri untuk menjaga kebersihan di lingkungan desanya.
"saya juga telah dapat informasi, kalau ada penarikan retribusi. katanya itu memang kesepakatan dari pedagang dengan orang yang menarik retribusi untuk menjaga kebersihan," ungkap alpian, rabu, 6 maret 2024.
dikatakannya, peraturan desa (perdes) terkait dengan penarikan retribusi itu memang dulu pernah sudah pernah dibuat. 
namun itu sudah cukup lama, dan jika ingin digunakan tentunya harus ada pembaharuan dan pembahasan lebih lanjut.
artinya terkait dengan penarikan retribusi yang dilakukan, sama sekali tidak ada hubungannya dengan piha pemdes melainkan itu hanya kesepakatan para pedagang dengan oknum yang melakukan penarikan retribusi.
baca juga:operasi keselamatan nala 2024, 7 pelanggaran ini tiada maaf, langsung ditindak 
baca juga:pemkab kaur ajukan formasi pppk 2024, ini jumlah dan rinciannya!
"silakan saja, kalau mau ambil retribusi. tapi ini tidak ada sangkut pautnya dengan desa," tukasnya.
sementara tim satpol pp, di hari yang sama juga melakukan penertiban terhadap para pkl di  sekitaran lapangan merdeka bintuhan. 
para pedagang yang saat ini memang sudah menjamur diminta agar, tidak membuang sampah bekas mereka berjualan sembarangan sehingga merusak wajah di lapangan merdeka bintuhan.
"kita telah minta para pedagang agar membersihkan, bekas mereka berjualan agar tidak merusak perwajahan di kaur," kata kasat pol pp kaur, deki zulkarnaen, s.stp, mm
baca juga:bupati teken sk pansel, mutasi jabatan segera berjalan 
baca juga: pembangunan jalan 2 jalur kota bintuhan terhambat, bupati kaur perintahkan ini
pedagang yang berjualan di sana pun diarahkan juga untuk berjualan di area samping lapangan merdeka. 
jika dibiarkan berjualan di area alun-alun dikhawatirkan akan menyebabkan kemacetan sebab lokasi alun-alun memang sangat dempet dengan jalan lintas kaur.
"pedagang juga kita arahkan di area samping lapangan merdeka. bukan hanya pedagang, yang menyediakan permainan anak-anak kita juga arahkan kepinggir sana," jelas deki.
ke depan bila para pedagang masih bandel, maka tak segan pihaknya akan memindahkan secara paksa para penjual kelokasi yang sebenarnya. 
dia mengaku pemindahan pedagang ini bukan yang pertama kalinya. bahkan sudah berulang-ulang sehingga kesadaran dari pedagang sangat diharapkan agar terciptanya kawasan tertib. 
"pengunjung juga kami himbau menjaga kebersihan buang sampah pada tempat disediakan, mari kita sama-sama menjaga taman kota agar tetap bersih dan tetap terjaga rapi," tutupnya.
untuk diketahui, pembangunan ikon kota bintuhan tahap pertama ini sendiri menelan anggaran cukup besar yakni rp1,3 miliar.
pembangunan tahap pertama memang sedikit, dan tampak bangunan belum terlalu bagus. pembangunan tahap kedua sendiri akan mulai dilakukan 2024 ini. 
dengan mengucurkan anggaran sebesar rp2,5 miliar, artinya jika ditotalkan pembangunanan alun-alun icon kota bintuhan ini menelan anggaran sekitar rp3,8 miliar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 7 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan