Terdakwa Minta 14 Kapus di Kaur Diseret, Ini Tanggapan Jaksa

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 30 Mar 2024 - 00:02

PLEIDOI : Sidang dengan agenda pleidoi atau pembacaan nota pembelaan terdakwa pada persidangan di PN Tipikor Bengkulu, beberapa waktu lalu. FIKI/RB --

KORANRB.ID – Dalam nota pembelaan atau pleidoi dua terdakwa, yakni Kepala Puskesmas (Kapus) Padang Guci Ricke James Yunsen dan Kapus Tanjung Iman Indah Fuji Astuti.

Keduanya meminta agar 14 Kapus yang belum diseret sebagai tersangka dalam perkara dugaan Korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kaur, agar dapat diseret.

Dua terdakwa ini menilai, 14 Kapus di Kabupaten Kaur perannya sama saja dengan mereka.

Namun, mereka mempertanyakan kenapa hanya mereka berdua yang ditetapkan sebagai tersangka dan menjadi terdakwa dalam perka ini.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur, Widya menolak untuk menanggapi hal tersebut, dirinya memilih untuk tidak berkomentar.

“Nanti biar Pak Kasi Pidsus yang menjawab. Iya (no komen, red),” singkat Widya usai persidangan perkara dugaan Korupsi BOK Kaur dengan agenda pembacaan pleidoi di PN Tipikor Bengkulu, Kamis, 27 Maret 2024.

Di sisi lain, Penasehat Hukum (PH) terdakwa Darmawansya, Ricke James Yunsen dan Indah Fuji Astuti, Sopian Siregar, SH, MKn menilai, tuntutan JPU sebelumnya terlalu banyak kontradiksi yang tidak bisa dibuktikan.

“Pertama meraka (JPU, red) mengatakan bahwa ada keuntungan tapi mereka tidak bisa membuktikan keuntungan yang dimaksud,” kata Sopian.

Selain itu Sopian juga menilai, bahwa peran dua kliennya sama dengan 14 Kapus yang lain.

terdakwa minta 14 kapus di kaur diseret, ini tanggapan jaksa                            koranrb.id – dalam nota pembelaan atau pleidoi  dua terdakwa, yakni  kepala puskesmas (kapus) padang guci ricke james yunsen dan kapus tanjung iman indah fuji astuti. 
keduanya meminta agar 14 kapus yang belum diseret sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana bantuan operasional kesehatan (bok) kaur, agar dapat diseret. 
dua terdakwa ini menilai, 14 kapus di kabupaten kaur perannya sama saja dengan mereka. 
namun, mereka mempertanyakan kenapa hanya mereka berdua yang ditetapkan sebagai tersangka dan menjadi terdakwa dalam perka ini. 
baca juga:aksi begal terang-terangan di bengkulu utara, hadang, pukuli korban, motor baru digasak
baca juga:pembobol bengkel di padang jati kota bengkulu tertangkap, ini kronologisnya
sementara itu, jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) kaur, widya menolak untuk menanggapi hal tersebut, dirinya memilih untuk tidak berkomentar. 
“nanti biar pak kasi pidsus yang menjawab. iya (no komen, red),” singkat widya usai persidangan perkara dugaan korupsi bok kaur dengan agenda pembacaan pleidoi di pn tipikor bengkulu, kamis, 27 maret 2024. 
di sisi lain, penasehat hukum (ph) terdakwa darmawansya,  ricke james yunsen dan indah fuji astuti, sopian siregar, sh, mkn menilai, tuntutan jpu sebelumnya terlalu banyak kontradiksi yang tidak bisa dibuktikan. 
“pertama meraka (jpu, red) mengatakan bahwa ada keuntungan tapi mereka tidak bisa membuktikan keuntungan yang dimaksud,” kata sopian. 
baca juga:penimbun bbm subsidi biosolar di bengkulu tertangkap, ini peran 3 tersangka
baca juga:korupsi samisake terbukti, vonis empat terdakwa berbeda, paling tinggi 3 tahun
baca juga:potensi odgj kepahiang lepas jerat hukum, punya riwayat ini, 1 tewas, 2 warga luka-luka
selain itu sopian juga menilai, bahwa peran dua kliennya sama dengan 14 kapus yang lain.
sopian merasa heran, kenapa hanya dua kliennya yang diproses sedangkan yang lain tidak. 
“jadi hati-hati, dalam proses penegakan hukum itu muaranya adalah hilangnya hak orang lain, kebebasan orang lain. tapi ingat ada penghukuman yang lebih tinggi, penegak hukum yang zalim pada saatnya juga akan kena azabnya,” tutur sopian. 
baca juga:vonis dua terdakwa korupsi asrama haji, jpu: kita juga banding 
pada persidangan sebelumnya, jpu kejari kaur menuntut empat terdawka, meliputi mantan kepala dinas kesehatan (dinkes) kaur, darmawansya, sekdis dinkes gusdiarjo,  kepala puskesmas (kapus) padang guci ricke james yunsen, dan kapus tanjung iman indah fuji astuti dengan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan atau 14 bulan pidana penjara.
selain itu, jpu menjatuhui denda rp50 juta subsidair 3 bulan pidana penjara kepada semua terdakwa. 
dikatakan jpu kejari kaur, bobby muhamad ali akbar, s., mh, para terdakwa terbukti bersalah pada dakwaan subsidair.
yakni pasal 3 jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
“semua terdakwa kami tuntut sama. untuk uang pengganti tidak dibebankan karena kn sudah dipulihkan,” ujar bobby, usai persidangan. 
dijelaskan bobby, adapun hal yang memberatkan para terdakwa salah satunya. karena ke empat terdakwa sempat ingin menghalang-halangi perkara ini. 
“untuk perannya, berbeda. dua kapus itu memenuhi permintaan terdakwa kadis dan sekdis terkait pemotongan2 persen,” singkatnya. 
sekedar mengulas, dalam uraian dakwaan, bahwa setiap pencairan dana bok, dipotong dua persen dari anggaran makan minum, pengadaan atk dan pembuatan sepanduk.
pemotongan 2 persen ini, berdasarkan permintaan kepala dinas disampaikan secara lisan dalam rapat diikuti seluruh kapus di kaur, di kantor dinas kesehatan kaur. 
sehingga dalam perkara ini, dakwaan diberatkan kepada kepala dinas dan sekretaris dinas. sedangkan kapus disebut memiliki peran yang sama. 
setoran 2 persen ini dikumpulkan kepada sekretaris dinas, muaranya ke kepala dinas.
nominal anggaran bok kaur untuk anggaran makan minum, pengadaan atk dan pembuatan sepanduk, rp 1 miliar. 
dari jumlah tersebut, timbul kerugian negara (kn) rp 406 juta. 
untuk diketahui, pada 2022 lalu, ada 16 puskesmas di kaur mendapat kucuran dana bok ini dengan pagu anggaran rp 15 miliar. dari anggaran itu, sudah terealisasi rp 13 miliar.
pada maret 2022, dinas kesehatan kaur menggelar rapat di kantor dinkes kaur. rapat ini dihadiri seluruh kapus yang menerima kucuran dan bok.
dalam rapat itu, diduga ada perintah dari kepala dinas kesehatan kaur, agar seluruh kapus menyetor 2 persen setiap pencairan dana bok ini.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 30 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan