ARGA MAKMUR, KORANRB.ID – Pemkab Bengkulu Utara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian ini diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Bengkulu Utara tahun anggaran 2023.
Prestasi ini cukup membanggakan. Karena secara beruntun sebanyak 7 kali atau dalam kurun waktu 7 tahun secara berturut-turut Pemkab Bengkulu Utara meraih opini WTP.
Kepala Kantor Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, Muhammad Toha Arafat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun anggaran 2023 tersebut kepada Bupati Ir. H Mian, Jumat 3 Mei 2024.
BACA JUGA:Dapat Tambahan, Ini Kuota Pupuk Subsidi di 19 Kecamatan Bengkulu Utara
Ikut mendampingi Mian, jajaran pejabat Pemkab Bengkulu Utara dan Ketua DPRD, Sonti Bakara.
Penyerahan opini WTP setelah BPK tuntas melakukan audit penggunan anggaran tahun 2023 di Pemkab Bengkulu Utara sejak dua bulan lalu. Baru kemarin, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan berikut pemberian opini WTP.
Pascamenerima opini WTP ke 7 kalinya tersebut, Mian menekankan kepada seluruh jajarannya untuk terus berkomitmen menciptakan pemerintahan yang bersih.
Termasuk mematuhi regulasi pengelolaan keuangan yang sesuai dengan aturan pemerintah dalam pengelolaan keuangan.
“Terus lakukan koordinasi dengan semuanya agar tidak ada kesalahan dalam pelaksanaan anggaran maupun sistem pertanggungjawaban yang dilakukan,” sampainya.
Mian juga menyampaikan terima kasih kepada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu yang selama ini sudah memberikan bimbingan pada Pemkab Bengkulu Utara dalam pelaksanaan anggaran.
BACA JUGA: Pastikan Ketersediaan Pupuk Sambut Musim Tanam, Kadis DTPHP Provinsi Bengkulu Pantau Gudang Pupuk
Mian jugan kembali menegaskan kepada seluruh OPD untuk mematuhi apa yang menjadi arahan dari BPK. Dengan demikian semua pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan aturan terbaru dalam pengelolaan keuangan.
“Kesalahan yang mungkin terjadi harus diperbaiki. Tidak boleh terulang lagi. Kita memperoleh opini WTP untuk ketujuh kalinya dan ini tentunya berkat kerja keras kita semua,” ujarnya.
Selain sistem pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran yang harus sesuai ketentuan, sistem pelaporan keuangan juga harus benar-benar memenuhi aturan pelaksanaan keuangan.