“Karena setiap pembahasan APBD kita ingin mengetahui apa target yang akan dicapai dengan pelaksanaan program, maka dalam pembahasan Raperda LKPj ini dewan ingin mendengar terkait target-target tersebut,” terangnya.
BACA JUGA:Naik Lagi, Bengkulu Utara Targetkan Rp3 Triliun Investasi Tahun Ini, Ini Sektor Tertinggi
BACA JUGA:Naik Lagi, Bengkulu Utara Targetkan Rp3 Triliun Investasi Tahun Ini, Ini Sektor Tertinggi
Saat ini pemerintah daerah Bengkulu Utara masih dihadapkan dengan keterbatasan anggaran.
Saat ini anggaran APBD Bengkulu Utara hanya sekitar Rp 1,3 Triliun.
Itupun dana APBD mayoritas diserap oleh belanja wajib seperti belanja pegawai dan belanja dana desa.
Disamping itu ada kewajiban belanja pendidikan dan kesehatan yang persentase besarannya sudah ditentukan pemerintah pusat.
BACA JUGA:Gawat, Harga TBS Kelapa Sawit Mulai Turun Lagi, Pupuk Jadi Masalah Petani di Bengkulu Utara
BACA JUGA:Kinerja Kepsek Dipantau Melalui Aplikasi Platform Merdeka Belajar
Sedangkan pemerintah Bengkulu Utara masih memiliki beban aspirasi pembangunan yang sangat besar, terutama pembangunan fisik.
“Sedangkan beban pembangunan fisik tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit,” terangnya.
Maka DPRD Bengkulu Utara menginginkan semua program yang dianggarkan dalam APBD terlaksana dengan baik.
Tak hanya itu pelaksanaan program yang baik bukan hanya terkait pelaksanaan fisik yang sesuai dengan kontrak.
BACA JUGA:10 Desa di Bengkulu Utara Ajukan Pencairan Dana Desa Tahap II
BACA JUGA:2 Bandar Tertangkap, 10 Paket Sabu Diamankan Polres Bengkulu Utara, Ini Kronologisnya
Namun juga pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan yang sudah dikeluarkan.