Sedangkan Pemda Bengkulu Utara memiliki keterbatasan terkait dengan dengan jembatan timbang.
BACA JUGA:Jelang Habis Masa Jabatan, Ini Lonjakan Harta Tiga Pimpinan DPRD Bengkulu Utara Sejak Awal Menjabat
BACA JUGA:Ketua DPRD Bengkulu Utara Sonti: MTQ Bawa Dampak Peningkatan Keagamaan Bagi Masyarakat
“Maka ada baiknya berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi sehingga bisa menggunakan jembatan timbang portable yang dimiliki oleh Dishub Bengkulu Utara dan Dishub Provinsi untuk melakukan penertiban gabungan,” terdangnya.
Bahkan ia juga mendukung Pemerintah Bengkulu Utara dan Pemda Provinsi Bengkulu untuk mengambil tindakan tegas pada truk-truk pelanggar tonase tonase tersebut.
Hal ini berimbas besar bagi masyarakat karena jalan-jalan masyarakat menjadi rusak dan masyarakat tidak bisa menikmati infrastruktur jalan yang baik.
“Bila perlu berkoordinasi dengan Kementerian ESDM selalu pemberi izin agar ada klausal yang menegaskan terkait dengan kendaraan angkutan tersebut, jangan sampai permasalahan ini terus berlarut-larut,” ujarnya.
BACA JUGA:DPRD Bengkulu Utara Dorong Penambahan Kuota Haji
BACA JUGA:DPRD Bengkulu Utara Minta Rekomendasi dan Catatan jadi Prioritas Pemda
Saat ini Pemda Bengkulu Utara masih memiliki beban peningkatan infrastruktur terutama infrastruktur jalan.
Setiap tahun Pemda dan DPRD Bengkulu Utara mengalokasikan dana pembangunan fisik terbesar dalam setiap tahun anggaran APBD.
Sedangkan hal ini dinilainya akan sia-sia jika permasalahan utama terkait tonase truk angkutan pertambangan dan kelapa sawit tidak dituntaskan.
“Harapan kita, selain alokasi anggaran untuk peningkatan infrastruktur terus kita lakukan, berbarengan dengan itu juga ada penertiban tonase kendaraan. Sehingga beban permasalahan infrastruktur di Bengkulu Utara bisa segera selesai,” terangnya.
BACA JUGA:Soroti Kasus Kekerasan Anak, DPRD Bengkulu Utara Siapkan Anggaran Tambahan
BACA JUGA:DPRD Bengkulu Utara Minta Perluasan Program Bibit Sayuran Gratis untuk Masyarakat
Belakangan ini memang Pemda Bengkulu Utara mendapatkan banyak program pembangunan infrastruktur baik itu jalan dan jembatan terutama dari Kementerian PUPR.