4. Pembayaran Utang atau Biaya Lainnya
Dalam beberapa kasus, kandidat membayar utang pemilih atau menanggung biaya tertentu seperti biaya pendidikan anak untuk mendapatkan dukungan.
BACA JUGA: NasDem Berikan Arie Kewenangan, Pilih Balon Wabup Bengkulu Utara Sendiri
Ada beberapa faktor yang menyebabkan money politic menjadi praktik yang sering terjadi dalam Pilkada:
1. Kurangnya Pendidikan Politik
Sudah bukan rahasia umum, bahwa banyak pemilih yang kurang memahami pentingnya memilih berdasarkan program dan visi misi kandidat.
Pemilih lebih mudah terpengaruh oleh iming-iming materi.
2. Kemiskinan
Di daerah-daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi, pemberian uang atau barang dari kandidat dianggap sebagai berkah yang sangat membantu kehidupan sehari-hari.
Apalagi dengan kultur ketimuran di Indonesia, masyarakat akan merasa berhutang budi karena telah diberi bantuan sehingga akhirnya merasa sungkan atau bersalah ketika nantinya tidak memilih kandidat yang telah memberi tersebut.
3. Budaya Patronase
Dalam beberapa budaya, pemberian hadiah atau uang dianggap sebagai bagian dari tradisi atau norma sosial, sehingga money politic tidak dianggap sebagai sesuatu yang salah.
BACA JUGA:Dimeriahkan oleh Repuvlik, KPU Ajak Warga Hadir Launching Maskot Pilkada Bengkulu Tengah
4. Lemahnya Penegakan Hukum
Kurangnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku money politic membuat praktik ini sulit diberantas.
Banyak kasus yang tidak ditindaklanjuti dengan sanksi yang memadai.