Lebih jauh, Rohidin mengungkapkan, bahwa dengan sistem yang ada tentunya akan mempermudah penyaluran pendanaan PSR tanpa adanya pemotongan dan sebagainya.
BACA JUGA:Pemerintah Fokus Jaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi, Catat Kinerja Perekonomian Nasional yang Solid
BACA JUGA:Apresiasi Industri Olahan Susu Kucurkan Investasi Rp3,8 Triliun untuk Membangun Pabrik
Sehingga jika pendanaan PSR disalurkan ke perbankkan daerah, Gubernur selaku wakil Pemerintah pusat dapat segera menyalurkan ke kabupaten/kota langsung ke para petani yang menjadi sasaran target replanting sawit.
''Ini akan lebih mudah. Karena ini baru pemikiran kita sebagai bagian dari pemerintah,'' pungkas Rohidin.
Sekadar informasi, dari sekitar 50 pengusaha kelapa sawit yang terdata di Provinsi Bengkulu, hanya 12 pengusaha yang masuk dalam Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit (GAPKI).
Ini dibeberkan Gubernur Bengkulu, Prof. Dr. H. Rohidin Mersyah saat diwawancarai usai menghadiri pelantikan pengurus GAPKI Cabang III Bengkulu periode 2024-2029, Rabu, 03 Juli 2024.
"Maka dari itu dalam kesempatan ini kita selaku Pemerintah Daerah (Pemda), mengajak semua perusahaan dan pengusaha kelapa sawit khususnya di Provinsi Bengkulu untuk bergabung dengan GAPKI," harap Rohidin.
Menurut Rohidin, ini bertujuan agar Pemda lebih mudah dalam melakukan koordinasi melalui satu pintu, seperti halnya dalam penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit.
"Selain itu, juga untuk efisiensi dan produktivitas melalui inovasi dan penerapan teknologi," ujar Rohidin yang dalam kesempatan itu bersama Ketua Umum (Ketum) GAPKI Pusat, Eddy Martono.
Di sisi lain Gubernur Rohidin menyampaikan, keberadaan GAPKI sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan produktivitas usaha kelapa sawit, mengingat daya saing usaha yang semakin ketat.
"Sehingga dengan bergabungnya perusahaan-perusahaan kelapa sawit dalam GAPKI di Provinsi Bengkulu ini, dapat meningkatkan efisiensi produktivitas masing-masing perusahaan yang dimaksud," kata Gubernur Rohidin.
Ditambahkan Gubernur Rohidin, kelapa sawit di Bengkulu merupakan industri yang termasuk komoditas utama, lantaran memiliki peran penting dalam meningkatkan ekonomi di tengah-tengah masyarakat.
"Jadi kita pun mendorong agar GAPKI dapat bersinergi dalam meningkatkan perkebunan rakyat. Namun, saat ini kami belum merasakan manfaatnya secara optimal. Ini menjadi saran untuk pengurus yang baru ke depannya," tegas Rohidin.
Sementara itu, Ketua GAPKI terpilih Cabang III Bengkulu periode 2024-2029, Wiwin K. menyampaikan, Pemda sekarang menggalang kekuatan dan kekompakan bersama elemen masyarakat dalam penetapan harga TBS.
"Terutama bagi perusahaan sawit di Bengkulu. Memang Bengkulu bukan penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia, tapi komoditas sawit di Bengkulu merupakan komoditas utama," sampai Wiwin.