KORANRB.ID – Temui Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, Yayasan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi Bengkulu bahasa kelanjutan penyaluran dana kompensasi karbon.
Kedatangan KKI Warsi disambut baik Pemprov Bengkulu di ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Rabu, 17 Juli 2024.
''Pertemuan ini silaturahmi antara Pemprov Bengkulu dengan KKI Warsi yang mendapatkan mandat dari Pemprov sebagai lembaga perantara penyalur dana GCF Green Climate Fund (GCF) yang diterima oleh Provinsi Bengkulu,” sampai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu, Safnizar S.Hut.
Safnizar menerangkan, bahwa pada audiensi tersebut tidak hanya membahas kompensasi karbon semata, namun juga membahas program-program yang akan dilaksanakan dalam penyaluran program GCF nantinya.
BACA JUGA:Target Tidak Tercapai, Retribusi Parkir Tabut Hanya Terkumpul Rp35 Juta
BACA JUGA:Pemprov Bengkulu Susun Persiapan Peringati HUT RI ke-79, Ada Lomba Lagu Daerah untuk Umum
Tambahnya, teruntuk realisasi dari program penyaluran dana kompensasi karbon tersebut, diketahui masih menunggu kontrak dan MoU antara Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dengan KKI Warsi.
“Mudah-mudahan dalam bulan ini dan kita masih menunggu arahan dari BPDLH kapan dilaksanakannya, tapi pada prinsipnya semua dokumen sudah siap dan sudah ready,'' papar Syafnizar.
Lebih jauh Safnizar mengatakan, bahwa apabila sudah terdapat kepastian kontrak dari BPDLH dengan KKI Warsi, maka akan dilakukan launching atau kick off program tersebut.
Dimana kick off tersebut, sebagai awal dari rangkaian kegiatan seperti sosialisasi, item-item pikiran sosialisasi, hingga pelaksanaannya.
BACA JUGA:Target Tidak Tercapai, Retribusi Parkir Tabut Hanya Terkumpul Rp35 Juta
''Pelaksanaan ini ada evaluasi, monitoring dan sampai nanti selesai laporan akhirnya,'' kata Safnizar.
Sementara itu, Direktur KKI Warsi, Adi Junedi menyampaikan, bahwa sesuai dengan arahan Sekda Provinsi Bengkulu, pihaknya sangat mendorong keberhasilan pelaksanaan program ini. Hal ini mengingat penyaluran program ini perdana di Bengkulu.
''Tentu keberhasilan itu akan sangat ditentukan oleh sistem pengelolaan. Namun saat ini kita masih menunggu review proposal yang kita ajukan dari Pemprov dalam hal ini DLHK Provinsi Bengkulu ke BPDLH,'' ucap Adi.