KORANRB.ID - Guna meningkatkan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Jepang, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Partai Liberal Demokrat (LDP) Jepang Motegi Toshimitsu, yang juga merupakan Menteri Luar Negeri Jepang periode 2019-2021, Senin, 29 Juli 2024.
Pertemuan yang diselenggarakan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta tersebut membahas berbagai bidang kerja sama.
Termasuk aksesi Indonesia dalam keanggotaan forum internasional, transisi energi, ekonomi digital, industri otomotif, serta perkembangan geopolitik global.
Dalam pertemuan itu, keduanya membahas kerja sama di bawah Asia Zero Emission Community (AZEC). Pemerintah Indonesia dan Jepang membentuk gugus tugas gabungan (Task Force) untuk implementasi AZEC pada September 2023.
Airlangga berharap Pemerintah Jepang dapat terus mendukung implementasi proyek-proyek di bawah Forum ini, yang mencakup kerja sama pembangkit listrik, baik tenaga air, tenaga panas bumi, dan tenaga surya, serta jaringan transmisi listrik.
BACA JUGA:Jangan Asal Pasang, Berikut Tips Memilih Gear Rantai Motor yang Tepat
BACA JUGA:Antisipasi Inflasi, Pemprov Gelar Pasar Murah, Catat Tanggalnya
Airlangga dan Sekjen LDP Motegi Toshimitsu juga sepakat untuk mendorong hasil nyata dari kerja sama AZEC di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah Pertemuan Tingkat Menteri Kedua AZEC pada 20-21 Agustus 2024 nanti.
Indonesia dan Jepang mengharapkan untuk dapat direalisasikannya beberapa proyek prioritas Indonesia dalam AZEC.
“Melalui kerja sama AZEC, hendaknya dapat direalisasikan proyek-proyek prioritas transisi energi kerja sama Indonesia-Jepang, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Muara Laboh, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Legok Nangka, Smart Gridline dan Small Modular Reactor (SMR),” ungkap Airlangga.
Selain itu, Airlangga dan Motegi Toshimitsu juga membahas potensi kerja sama di sektor ekonomi digital.
Airlangga mencontohkan kemajuan kerja sama ekonomi digital di ASEAN melalui Digital Economy Framework Agreement (DEFA).
Saat ini beberapa negara ASEAN dapat memanfaatkan skema Local Currency Settlement (LCS) untuk transaksi digital lintas batas.
Dengan skema tersebut, UKM negara ASEAN dapat bertransaksi digital menggunakan mata uang lokalnya.
Hal ini dapat mengurangi ketergantungan transaksi lintas batas menggunakan dolar Amerika.