MUKOMUKO,KORANRB.ID – Menjaga kemanan dan ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Kapolres Mukomuko AKBP. Yana Supriatna S.IK, M.Si mengingatkan agar seluruh anggota Polres Mukomuko tidak terlibat politik praktis, harus netral.
Netralitas anggota Polri merupakan harga mati. Anggota Polri memiliki tugas menjaga, melayani, dan mengamankan jalannya Pilkada, bukan ikut terlibat didalamnya.
BACA JUGA:Pilkada Serentak, ASN Wajib Menjaga Netralitas, Bawaslu: Ada Temuan Laporkan
BACA JUGA:KPU Tetapkan Jadwal Pendftaran Hari Terakhir, Sapuan-Wasri Lebih Dulu
Untuk netralitas Polri jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 yang merupakan perubahan dari dua Peraturan Kapolri (Perkap), Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri.
“Saya akan pastikan betul anggota benar-benar netral. Maka dari itu jangan coba-coba terlibat dalam politik praktis dan mendukung salah satu pasang calon (paslon) nantinya. Jika ada anggota yang tertangkap atau terbukti berpolitik, maka akan kita tindak tegas,” sampainya.
Kapolres menambahkan, selain itu juga untuk memastikan kesiapan jajaran dan sarana prasarana dalam bertugas menyukseskan pengamanan Pilkada 2024.
Beberapa waktu yang lalu telah dilaksanakan gelar perlengkapan, untuk mengetahui apa yang masih menjadi catatan untuk pengamanan Pilkada tahun ini.
‘’Sejauh ini sarana, dan prasarana penunjang bertugas sudah dibagikan semuanya, siap digunakan dalam bertugas. Begitu juga seluruh jajaran juga sudah siap bertugas mengamankan jalannya Pilkada,” tegas Kapolres.
BACA JUGA: Jalan ‘Putus’ Terendam Air, PUPR Minta Solusi BPJN Bengkulu
BACA JUGA:7 Ruas JUT Senilai Rp 700 Juta, Target Distan September Rampung
Untuk tahapan pelaksanaan Pilkada yang telah berjalan, dimana saat ini memasuki jadwal pendaftaran bapaslon, Polres Mukomuko telah memetakan potensi kerawanan yang bisa terjadi. Serta langkah yang harus dilakukan untuk mencegah.
‘’Potensi kerawanan sudah mulai dipantau ketat oleh anggota yang terlibat dalam pengamanan Pilkada. Kemudian juga seluruh jajaran juga sudah mulai memantau hal-hal yang dapat menggangu kelancaran Pilkada, meskipun untuk tahapan pencoblosan masih 2 bulan lagi,’’ sampainya.
‘’Yang pastinya kami akan selalu menjaga netralitas, dan mewujudkan Pilkada damai 2024. Hal tersebut akan sangat mudah tercipta jika mendapat dukungan dari berbagai kelompok masyarakat tentunya,” imbuhnya.
BACA JUGA:Kades Mundur, BPD Tunggal Jaya Diminta Dinas PMD Siapkan Plt Kades