APBD Bengkulu Utara 2025 tetap sebesar Rp1,2 triliun, hampir 50 persen diantaranya dihabiskan untuk belanja pegawai.
“Artinya kita harus bekerja lebih keras lagi untuk terus meningkatkan pendapatan daerah,” sebutnya.
Dengan alokasi anggaran yang sangat terbatas tersebut, maka program yang dilakukan harus benar-benar bisa menjawab kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan yang mendesak.
Sehingga, DPRD Bengkulu Utara akan mengawal semua program yang ditetapkan, melaksanakan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dengan melihat skala prioritasnya.
“Dengan anggaran yang sedikit tersebut, maka kami DPRD Bengkulu Utara akan benar-benar memastikan jika program yang dianggarkan benar-benar prioritas yang mendesak dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.
Hermedi Rian juga meminta pemerintah daerah tetap melanjutkan “tradisi” untuk melakukan kerja sama pembangunan dengan pemerintah pusat.
Sehingga pembangunan yang selama ini dilaksanakan pemerintah bisa terus meluas dengan bantuan dari program lintas kementerian.
“Karena dengan kondisi APBD seperti kesepakatan KUA-PPAS, kita tidak mungkin berharap pembangunan besar bisa dilakukan,” ujarnya.
BACA JUGA: Dapat STDB, 681 Lahan Kelapa Sawit Diprioritaskan Terima Bantuan Kementerian Pertanian
BACA JUGA:43 Desa di Bengkulu Utara Terima Tambahan Dana Desa Rp 5,1 Miliar, Berikut Ini Daftar Desa Penerima
Apalagi sepanjang masa kampanye yang dilakukan, aspirasi masyarakat masih seputar pelaksanaan pembangunan bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.
Pembangunan tiga bidang ini diperkirakan membutuhkan dana yang tidak sedikit dan tidak mungkin semuanya ditanggung APBD Bengkulu Utara.
“Maka harus ada inovasi yang dilakukan oleh Pemkab Bengkulu Utara dan kami pastikan DPRD Bengkulu Utara mendukung sepenuhnya,” ucapnya.
Saat ini masing-masing anggota DPRD Bengkulu Utara juga tengah mempelajari terutama perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
Hal ini sangat penting dan diharapkan setiap tahun pembangunan harus sejalan dengan program-program yang tertuang dalam RPJPD.
“Pembangunan berkelanjutan tersebut benar-benar tercermin dalam APBD yang sejalan dengan RPJPD yang sudah ditetapkan dan menjadi acuan pembangunan jangka panjang daerah,” demikian Hermedi Rian.