MUKOMUKO, KORANRB.ID – Meskipun hanya menjabat selama 2 bulan, Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Mukomuko diharapkan memiliki 3 kriteria yang diinginkan.
Pjs Bupati Mukomuko akan mulai bertugas 25 September mendatang, seiring dengan dimulainya masa kampanye Pilkada.
Dimana Bupati Mukomuko Sapuan dan Wakil Bupati Mukomuko Wasri harus mengikuti cuti kampanye pencalonannya di Pilkada Mukomuko.
Ini Merujuk pada Pasal 70 Ayat 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pilkada yang mengatur kepala daerah yang kembali mencalonkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati harus cuti saat kampanye.
BACA JUGA:JPU Bakal Hadirkan 10 ASN Pemkab Mukomuko, Bersaksi di Sidang Dugaan Korupsi RSUD Mukomuko
Akademisi Fakultas Hukum Unib yang berasal dari Mukomuko, Hamdani Maakir mengatakan, secara tata usaha negara, penunjukan Pjs bupati atau walikota menjadi wewenang pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Namun Gubernur aktif juga boleh mengusulkan nama-nama calon Pjs, meskipun yang menjadi penentu adalah Kemendagri.
"Begitu juga dengan Pjs Bupati Mukomuko nanti, andai ada nama-nama yang diusulkan Gubenur bisa disetujui, juga bisa tidak. Karena penunjukan Pjs itu kewenangan Kemendagri,”kata Hamdani.
Sebagai putra daerah, Ia berharap, sosok yang ditunjuk sebagai Pjs Bupati Mukomuko nanti, setidaknya memenuhi 3 keriteria.
BACA JUGA:Dinsos Bengkulu Selatan Salurkan Bantuan Kaki dan Tangan Palsu
Meskipun masa jabatan Pjs singkat, lebih kurang hanya 2 bulan mulai akhir September hingga akhir November 2024. Namun tugas yang diemban tidaklah ringan.
Sebab Pjs Bupati Mukomuko harus memahami dan menguasai wilayah, Kabupaten Mukomuko. Baik secara geografis, kultur budaya, dan jajaran aparatur sipil negara (ASN).
Serta mampu merangkul seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda.
"Walau cuma 2 bulan, Pjs tugasnya berat.
BACA JUGA: Polisi Ungkap 296 Kasus Narkoba di Bengkulu