"Sejak pertama kali ada pada 2015 itu baru dua bulan berjalan, itu tidak maksimal, ada hidup mati jadi kami komunikasi ke pihak pengelola untuk diperbaiki namun baru diperbaiki November 2016 memang banyak drama yang dilalui," ungkap Siswandi.
BACA JUGA:TAUSIYAH JUMAT: Cara Mencintai Nabi Muhammad SAW
BACA JUGA:DLH dan Dishub Sorot APS di Kota Bengkulu yang Langgar Aturan
Tidak hanya sampai disitu saja PLTS kembali mengalami kerusakan pada Desember 2016, yang mana kerusakan yang terjadi pada saat itu harus menghadirkan teknisi yang tepat untuk itu seluruh warga Desa Kahyapu mengadakan rapat bersama secara bahu-membahu memanggil teknisi dari Jakarta dengan biaya ongkos ditanggung oleh warga desa.
“Jadi sepakatlah kami untuk iuran Rp50 ribu/Kepala Keluarga guna mendatangkan teknisi itu,” tutur Siswandi.
Biaya yang diperlukan untuk mendatangkan teknisi tersebut sebesar Rp6,5 juta.
Berselang beberapa tahun kemudian tepatnya pada tahun 2020 PLTS hal serupa kembali terjadi dan terkahir pada 2021 menggunakan dana kas desa yang ada menganggarkan penambahan baterai yang sudah soak, hal tersebut membuat PLTS bisa hidup normal sampai akhir Januari 2024 yang sampai sekarang kondisi PLTS mati kembali.
BACA JUGA:Rumah Singgah Khairunnisa Kota Bengkulu Bisa Tampung Hingga 30 Orang dengan Total 10 Ruangan
BACA JUGA:5 Pjs Bupati di Bengkulu Bertugas Paling Lambat 25 September
“Sebernanya ini masih bisa diperbaiki akan tetapi nilai yang dibutuhkan untuk perbaikan membutuhkan dana yang besar, dan tentunya kami sudah tidak ada kemampuan lagi,” jelasnya.
Siswandi berharap adanya solusi dari pemerintah untuk membantu memperbaiki PLTS tersebut. Karena memang khususnya di Pulau Enggano PLTS sangatlah dibutuhkan.
Inspektur Ketenagalistrikan Muda bidang Energi dan Ketenagalistrikan Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, Pebrian Syaferi mengatakan masalah PLTS yang ada di Provinsi Bengkulu hampir semua bernasib serupa dengan yang di alami warga Enggano, seperti Mukomuko, Kaur dan Kepahiang itu 100 persen tidak aktif.
“Terakhir awal 2024 kami sudah ada pihak dari swasta ingin merenovasi ulang yang telah dibangun Kementerian ESDM tetapi ada kendala,” terang Pebrian.
Kemudian pihak ESDM melakukan kunjungan ke Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) di Jakarta untuk membahas aset PLTS yang telah dibangun Kementerian ESDM agar bisa dihidupkan kembali.
Namun lagi-lagi mendapati suatu kendala yang mana PLTS ini rata-rata dibangun di area off greet atau tidak terkoneksi dengan jaringan PLN.
“Jadi memang untuk kebutuhan desa atau kecamatan melalui PLTS ini karena susah dijangkau oleh PLN,” sambung Pebrian.