Penerima program PIP merupakan siswa yang kurang mampu dan memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang merupakan syarat untuk dapat menerima program PIP tersebut.
BACA JUGA:Menghuni Berbagai Habitat! Berikut 5 Spesies Ular Viper yang Ada di Pulau Jawa
''Penerima PIP ini wajib ada Kartu Indonesia Sejahtera.
Ini diusulkan oleh sekolah melalui Dapodik, diakomodir pusat dan disampaikan ke pemerintah daerah kembali.
Seperti itu prosesnya,'' tutur Saidirman.
Lebih lanjut, dengan banyaknya isu mobilisasi program KIP dari pasangan calon kepala daerah di Bengkulu, Saidirman menyampaikan keprihatinannya.
BACA JUGA:Tips Berhasil Menjalani Diet Secara Efektif, Saatnya Dicoba
Ata situ, pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak percaya akan hal demikian.
''Boleh dikatakan ini membodohi masyarakat, jadi kami sampaikan kepada masyarakat dan sosialisasikan kembali bahwa ini memang dari pemerintah pusat,'' ungkap Saidirman.
Sedikit mengulas, diketahui pascalaporan menerima laporan dari Disdikbud Bengkulu Selatan terkait dugaan pemotongan beasiswa PIP.
Pihak, jaksa mulai bergerak melakukan penyelidikan.
BACA JUGA:Siap-siap, Malam Ini Polisi Patroli Jam Malam Geng Motor
Kejari Bengkulu Selatan baru menerima laporan lisan Disdikbud Bengkulu Selatan soal dugaan pemotongan beasiswa PIP tahun 2024.
Bukan hanya itu saja, jaksa juga menerima laporan bahwa program bantuan beasiswa PIP tersebut diklaim oleh oknum tertentu yang memanfaatkan momen Pilkada 2024.
Menanggapi hal itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkulu Selatan Nurul Hidayah SH MH melalui Kasi Intel Hendra Catur Putra SH MH mengatakan, laporan lisan dari Disdikbud Bengkulu Selatan telah diterima sejak Rabu, 2 Oktober 2024.
Laporan lisan tersebut disampaikan oleh Plh Kepala Disdikbud Bengkulu Selatan, Lusi Wijaya M.Pd. Dalam laporan tersebut diungkapkan Hendra ada dugaan pemotongan bantuan beasiswa PIP.