BACA JUGA:Dempo Xler : Pemuda Adalah Ujung Tombak Negara
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan, jika sistemnya mudah direntas, maka akan muncul berbagai analisis negatif dari masyarakat. Untuk itu, KPU harus segera melakukan perbaikan, dan memberikan proteksi yang bagus bagi data pemilih.
Dia juga meminta KPU mencari orang-orang yang terbaik dan ahli dalam pengamanan sistem IT. Ganjar yakin, banyak anak bangsa yang ahli di bidang pengamanan IT. "Sistem IT harus segera diperbaiki. Pilih orang-orang terbaik untuk meyakinkan bahwa sistemnya bagus," tegasnya.
Lebih lanjut lagi, mantan anggota DPR RI itu juga meminta penegak hukum untuk bergerak cepat dalam mengusut kasus tersebut. Menurutnya, kasus peretasan data tidak boleh dibiarkan, karena itu sangat membahayakan.
BACA JUGA:Dempo : Ubah Batas Usia Capres - Cawapres di DPR
Ganjar menambahkan bahwa Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud terus memantau dan mengawal kasus kebocoran data pemilih. "Kami terus memantau, tapi kami juga meminta penegak hukum ikut terlibat mengusut kasus itu," tegasnya.
Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan punya kekhawatiran dan harapan sama. Anies menyebut persoalan keamanan data perlu mendapat atensi serius. Dia pun meminta sistem kemanan (security system) data harus dijaga.
Selain itu, dia juga meminta integritas operator yang menjaga sistem keamanan data diperhatikan. ”Supaya keamanan data terjaga,” ujarnya.
BACA JUGA:Ketua Komisi I Dempo Xler: Tahun Politik, Keterbukaan Informasi Harus Terang Benderang
Dari kubu calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengingatkan, persoalan teknis yang dapat meruntuhkan kepercayaan pada pemilu harus segera dibenahi. "Supaya betul-betul clear dan pemilu hasilnya legitimate," ujar Wakil Komandan Alpha TKN Prabowo-Gibran Herman Khaeron.
Dia khawatir, kasus-kasus sejenis dapat mengbuat publik sangsi pada proses pemilu. Oleh karenanya, dia berharap para instrumen negara maupun penyelenggara Pemilu bisa menangani cepat.
Herman menambahkan, instrumen digital punya kerawanan terhadap kebocoran. Oleh karenanya, sistem harus dipastikan kuat. Hal ini, harus jadi evaluasi bersama untuk diperbaiki.
"Jangan saling curiga mencurigai jangan saling kemudian mengambil kesimpulan lebih awal. Kita justru mencari tahu kenapa ini terjadi? dan apa pembenahan yang harus dilakukan ke depan?," kata politisi Demokrat itu.
Sementara Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha menjelaskan, sebenarnya terdapat perangkat keamanan siber yang mampu mendeteksi dan memberikan informasi saat terjadi serangan siber. Bahkan, mampu mencegah terjadinya serangan siber. "Seharusnya KPU memiliki perangkat semacam itu " paparnya.
Namun, seperti yang diketahui bahwa tidak ada sistem keamanan yang 100 persen bisa melindungi sistem yang dijaganya. Perkembangan serangan siber itu semakin canggih dan banyaknya perubahan malware yang beredar," jelasnya.
Terkait kebocoran data DPT, lanjutnya, sebenarnya tidak berdampak langsung terhadap hasil pemilu. Tapi, data itu potensial digunakan untik mencederai proses pemilu. Misalnya, data digunakan untuk politik uang dan kampanye terselubung. "Data DPT itu bisa digunakan untuk banyak hal," ujarnya.