Tujuannya agar pada waktu pencoblosan logistik pemilihan bupati dan wakil bupati, dan juga logistik pemilihan gubernur dan wakil gubernur tidak kurang.
“Sebelumnya memang ada beberapa catatan saat proses pengadaan dan persiapan logistik Pilkada oleh KPU.
Maka dari kami minta segera dijalankan apa yang kami rekomendasikan.
Seperti ada logistik yang kurang, dimana keterangan mereka saat ini sedang menjemput logistik yang kurang tersebut," kata Teguh.
Teguh mengatakan, untuk logistik Pilkada tidak hanya surat suara, kotak suara, dan bilik suara, namun juga ada formulir-formulir, tinta dan banyak lagi.
BACA JUGA:Bawaslu Ingatkan Money Politic Bukan Hanya Berbentuk Uang
Pengawasan terhadap logistik ini memang kewajiban Bawaslu dan jajaran untuk memberi kepastian ke pada masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada.
Jangan sampai saat pemungutan suara ada kendala atau hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan logistik.
"Jangan ada kendala lagi saat hari pencoblosan.
Penyelenggaraan Pemilu sebelumnya menjadi evaluasi kita untuk memperbaiki pelaksanaan Pilkada kali ini.
Tidak hanya melakukan pengawasan saat pengadaan dan persiapan logistik Pilkada saja.
Saat logistik berada di gudang KPU dan didistribusikan juga dalam pengawasan Bawaslu," sampainya.