BENGKULU, KORANRB.ID - Dugaan pelanggaran pemilihan berupa tindakan melakukan kampanye yang melibatkan Ketua RT, RW dan Lurah untuk memenangkan Calon Gubernur Nomor urut 1 Helmi Hasan di Kota Bengkulu dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Bengkulu.
Diduga mobilisasi maupun ketidaknetralan RT/RW tersebut berlangsung di kediaman Helmi Hasan di RT 13 Kelurahan Betungan, Sabtu, 16 November 2024. Adapun berdasarkan laporan yang masuk pihak palapor baru mengetahui hal tersebut pada Sabtu, 16 November 2024
Pada dugaan diatas, adapun pihak yang dilaporkan atara lain Helmi Hasan, Lurah Anggut Dalam, Ketua RT 22 dan RT 26 Kelurahan Bentiring Permai, Ketua RT dan RW Se- Kecamatan Kota Bengkulu, Kelurahan Sidomulyo, Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu
Diungkapkan, pelapor sekaligus Ketua Gerakan Masyarakat Pengawas Birokrasi (Gesmawasbi), Jevi Sartika, SH bahwa, yang dilaporkan pihaknya bukan sekedar paslon gubernur Helmi Hasan, namun termasuk ASN dan RT dan RW se-Kota Bengkulu.
BACA JUGA:Pemula Wajib Tahu! Ini Perbedaan Teknik Mancing Casting, Jigging, Trolling dan Popping
"Dimana para ASN serta RT dan RW tersebut sengaja dikumpulkan, di kediaman Pak Helmi Hasan yang berada di Kelurahan Betungan," terang Jevi.
Jevi mengatakan, bahwa berdasarkan informasi dan barang bukti yang diperoleh pihaknya, dalam pertemuan itu paslon tersebut mengajak sejumlah ASN serta pengurus RT/RW untuk memilihnya pada Pilgub Bengkulu 2024.
"Kita memiliki bukti-bukti berupa screenshoot percakapan via WhatsApp, foto-foto kegiatan dan lainnya," beber Jevi.
Jevi menambahkan, dalam pengumpulan tersebut, dilakukan oknum salah satu Lurah. Dimana Lurah yang dimaksud, juga diperintahkan langsung dan disiapkan akomodasinya dari paslon.
BACA JUGA:Tornado Bisa Terjadi di Seluruh Dunia, Kecuali Benua Antartika, Inilah 11 Fakta Tornado
BACA JUGA:Pagi Ini, Menteri Sosial RI Datang ke Bengkulu, Ini Lokasi Kunker Bersama Wamensos"Makanya kita menduga sudah ada upaya mobilisasi, sehingga dugaan itu kita laporkan dan diharapkan dapat ditindkalanjuti Bawaslu Provinsi Bengkulu sesegera mungkin. Karena praktik ini dapat menciderai demokrasi," tegas Jevi.
Lebih jauh, Jevi mengatakan, dari informasi yang diterima pihkanya, ada juga Panwascam yang dilarang masuk pada waktu kegiatan tersebut berlangsung.
"Ini sangat ironis sekali, padahal Panwascam tersebut hendak menjalankan tugasnya. Tetapi malah diusir tim paslon Helmi-Mi'an," ungkap Jevi.