Dimensi ini mengukur capaian keberlanjutan. Mulai lama sekolah, standar kelulusan hingga standar penilaian pembelajaran.
BACA JUGA:Senator Destita Ajak Masyarakat Wujudkan Pilkada 2024 yang Aman dan Kondusif
BACA JUGA:Sempat Molor, Rancangan APBD 2025 Ditarget DPRD Seluma Ketuk Palu 30 November
Selanjutnya untuk dimensi ketiga yakni sosial pedagogy competency. Dimensi ini mengukur kualitas dan kecakapan pengajaran oleh tenaga pendidik.
Dimensi keempat yaitu, state partially. Dimensi ini mengukur keberpihakan negara dalam pembiayaan dan menentukan regulasi.
Dimensi ini mengukur anggaran pendidikan yang disiapkan APBD hingga kepuasan layanan pendidikan.
Dimensi kelima yakni, human resource. Dimensi ini mengukur kualitas pengajar dan kesetaraan gender.
Sedangkan dimensi keenam yaitu, infrastruktur. Dimensi ini mengukur kualitas infrastruktur layanan pendidikan.
"Dari enam dimensi ini, masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Agar indeks kualitas pendidikan di Kabupaten Mukomuko bisa Tuntas Paripurna," ujarnya.
Ramon juga menyatakan, raport kualitas pendidikan yang diraih oleh Kabupaten Mukomuko juga sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
Jika daerah ini mendapatkan rapot pendidikan merah, maka pemerintah daerah dianggap gagal dalam menangani pendidikan.
Begitu juga sebaliknya, kalau raport pendidikan baik maka pemerintah daerah dinilai sukses dalam menangani masalah pendidikan.
"Selain itu, raport pendidikan juga berpengaruh terhadap bantuan pemerintah pusat ke daerah. Maka dari itu, kami akan terus berjuang agar daerah kita mendapatkan raport pendidikan yang sangat bagus. Dan wujud kerja nyatanya yaitu kita berhasil menaikkan indeks dari 58,17 menjadi 67,95," pungkasnya.