Sistem otoritarian yang diterapkan Soeharto memungkinkan pemerintah untuk mengontrol hampir seluruh aspek kehidupan, dan salah satu dampaknya adalah munculnya praktik korupsi yang sangat sistematis.
Keluarga dan kroni-kroni Soeharto diberi akses tak terbatas terhadap proyek-proyek pemerintah. Mereka mendapatkan keuntungan pribadi melalui kontrak-kontrak bisnis yang diselewengkan dan melalui praktik kolusi antara pejabat pemerintah dan pengusaha.
Kejadian yang paling menonjol dalam hal ini adalah penggelapan dana pembangunan dan proyek-proyek besar, serta penyelewengan anggaran negara yang menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar.
Selain itu, korupsi juga terjadi dalam bentuk suap dan pemerasan oleh aparat negara kepada warga negara, terutama dalam pelayanan publik seperti administrasi tanah, izin usaha, dan pelayanan di sektor pendidikan serta kesehatan.
BACA JUGA:7 Daerah Ini Terkenal dengan Cuaca Paling Dingin di Indonesia
BACA JUGA:Ini 10 Daerah Terbanyak Masyarakat Tionghoa di Indonesia, Salah Satunya Punya Tradisi Unik
Reformasi yang dimulai pada tahun 1998, setelah jatuhnya rezim Soeharto, menjadi titik balik penting dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia.
Proses reformasi ini tidak hanya merombak sistem politik dan pemerintahan, tetapi juga membuka kesempatan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan transparansi.
Setelah jatuhnya Soeharto, beberapa langkah untuk memberantas korupsi mulai dilaksanakan.
Pada tahun 1999, Indonesia mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang bertugas untuk menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia.
KPK memiliki peran penting dalam mengungkap berbagai kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi negara, pengusaha, dan anggota parlemen.
Melalui pengungkapan kasus-kasus besar dan pemberian hukuman yang tegas, KPK berhasil memberikan efek jera terhadap beberapa pelaku korupsi.
Namun, meskipun ada lembaga-lembaga pemberantasan korupsi seperti KPK, tantangan dalam memberantas korupsi masih sangat besar. Korupsi tetap menjadi masalah besar yang menghambat kemajuan Indonesia.
BACA JUGA:Kenali Jenis dan Nama Alat Musik Daerah dari Pulau Sumatera
BACA JUGA:12 Rujak yang Ada di Indonesia, Apa Rujak yang Ada di Daerah Kamu?
Meskipun ada beberapa upaya untuk memperbaiki sistem hukum dan transparansi pemerintahan, korupsi terus terjadi dalam berbagai bentuk, seperti korupsi anggaran, suap, penggelapan dana, dan penyalahgunaan jabatan.