Namun ia mengaku sudah menginstruksikan kepada para Kepsek untuk guru dan operator dapat dipisah, bekerja sesuai tugas dan fungsinya masing masing.
BACA JUGA: Cuaca Buruk, BBM di SPBU Bengkulu Langka, Ini Penjelasan Pertamina
BACA JUGA:Bengkulu Akan Dibangun 2 Pangkalan Bakamla
Ia juga sepakat agar operator akan diberikan tunjangan melalui dana BOS.
"Jadi sudah kita sampaikan, ke depannya tidak boleh ada lagi guru yang juga merangkap sebagai operator. Semoga di tahun depan sudah direalisasikan, termasuk pemberian tunjangan bagi operator," ucap Farzian.
Agar memastikan operator sekolah merupakan kalangan profesional, Disdikbud pada tahun 2025 nanti akan kembali mengusulkan agar dibuka lowongan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) untuk operator sekolah.
Karena pada tahun ini, baik dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK), tidak ada pembukaan untuk operator sekolah yang masuk dalam klasifikasi tenaga pendidik.
"Di tahun 2025 nanti akan kembali kita usulkan baik untuk CPNS maupun CPPPK, hal ini agar memastikan tenaga operator merupakan kalangan profesional dan memiliki latar belakang yang sesuai," tegas Farzian.
Kinerja tenaga operator sekolah memang sempat menjadi pembahasan saat DPRD Seluma menggelar rapat dengar pendapat (RDP) beberapa waktu lalu mengenai keterlambatan pencairan Tunjngan Profesi Guru (TPG) Triwulan III.
Salah satu penyebab terjadinya keterlambatan yakni operator sekolah yang kerap lama dalam menginput data para guru, sehingga proses pencairan hak hak guru menjadi terhambat, termasuk TPG Triwulan III.