Sementara itu, Anggota Banggar DPRD lainnya, Teuku Zulkarnain, SE menyampaikan, terkait kabar tersebut, untuk memastikan ada atau tidak perubahan postur APBD 2025, a tunggu saja hasil evaluasi Kemendagri.
“Tapi yang jelas, melihat postur APBD tahun depan itu, masih ada yang mesti disinkronkan dengan program pusat. Seperti makan gratis dan ketahanan pangan, termasuk juga gaji untuk PPPK,” ujar Teuku.
Teuku mengingatkan, pihaknya tentu berharap pada anggota DPRD atau pihak-ihak lain yang selama ini bermain-main dengan anggaran, untuk ke depan agar benar-benar fokus membantu rakyat.
Sebagaimana visi misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu terpilih.
BACA JUGA:Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas Diingatkan Jangan Terbitkan SK Fiktif
“Mulai dari membenahi infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lainnya,” ungkap Teuku.
Teuku mengatakan, tidak bisa dipungkiri, sampai dengan saat ini masih banyak daerah-daerah di Bengkulu, kondisi infrastrukturnya memprihatinkan.
“Sehingga membuat akses masyarakat menjadi sulit, dan hal sedemikian harus kita prioritaskan bersama.
Makanya dalam program 100 hari Helmi Hasan-Mian, harapan masyarakat tersebut mulai ditindaklanjuti,” tandas Teuku.