KORANRB.ID - Diperlukan upaya sinergi dari berbagai pihak dalam peningkatan produktivitas di berbagai sektor, termasuk industri manufaktur yang selama ini menjadi tulang punggung bagi perekonomian nasional.
“Inovasi teknologi, peningkatan keterampilan dan pendidikan, serta efisiensi manajerial dan teknis merupakan kunci untuk peningkatan produktivitas,” kata Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza dalam keterangan resminya, Minggu, 22 Desember 2024 dilansir dari laman kemenperin.go.id.
Wamenperin menegaskan, Kementerian Perindustrian mendapatkan amanat besar untuk mengelola aktivitas produksi di industri manufaktur guna dapat memberikan sumbangan PDB nasional lebih tinggi dari tahun sebelumnya.
Perhitungan ideal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, sektor industri harus tumbuh antara 8 hingga 8,6 persen, dan kontribusinya mencapai 22 persen.
“Untuk mencapainya, harus ditempuh dengan cara yang berbeda, karena dengan cara yang umum sumber daya kita tidak akan cukup. Dengan demikian, kita harus mencari terobosan supaya dapat mencapai peningkatan industri dan sumbangan berupa kinerja kementerian yang tinggi,” jelasnya.
BACA JUGA:OPD Diminta Cepat Realisasikan APBD TA 2025
Beberapa waktu lalu, Wamenperin melakukan kunjungan kerja ke salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), yaitu Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik (BBSPJIKKP) Yogyakarta.
Wamenperin memberikan apresiasi terhadap keberadaan laboratorium uji dan lembaga verifikasi di BBSPJIKKP Yogyakarta yang memiliki potensi bisnis besar.
“Namun, tantangannya adalah bagaimana menjangkau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan layanan ini, mengingat banyak yang berlokasi di luar Yogyakarta,” ungkapnya.
Adanya tantangan tersebut, Faisol berharap, BBSPJIKKP Yogyakarta dapat terus berinovasi dan mengembangkan strategi untuk memperluas jangkauan layanannya.
Kepala BSKJI Andi Rizaldi menyampaikan, pihaknya bertekad untuk terus mendukung satuan kerja di lingkungan BSKJI agar dapat aktif berinovasi dan mengembangkan layanan, seperti layanan Validasi Verifikasi Gas Rumah Kaca (VV GRK) yang ada di BBSPJIKKP Yogyakarta.
“BSKJI Kemenperin melalui Pusat Industri Hijau telah mendorong dan memberikan fasilitasi pendirian Lembaga VV (LVV) kepada UPT di bawah BSKJI. Setidaknya saat ini ada 8 (delapan) LVV yang sedang proses menuju akreditasi, dan LVV BBSPJIKKP ini merupakan LVV pertama yang dimiliki oleh Kemenperin, dan saat ini sudah terakreditasi untuk lingkup Nilai Ekonomi Karbon. Kami juga berharap LVV GRK dapat membantu terwujudnya industri hijau dan mendukung pertumbuhan ekonomi,” papar Andi.
BACA JUGA:Hingga Desember, Realisasi Pajak Hotel Baru 90 Persen
BACA JUGA:Realisasi Pajak Relame Masih 60 Persen