Sementara itu, Kepala BBSPJIKKP Yogyakarta, Hagung Eko Pawoko menyatakan kesiapannya untuk bersaing dengan lembaga verifikasi non-kementerian/lembaga karena LVV BBSPJIKKP Yogyakarta telah memiliki ruang lingkup Skema Nilai Ekonomi Karbon (NEK).
“Saat ini LVV BBSPJIKKP merupakan lembaga verifikasi satu-satunya di tingkat kementerian/lembaga yang memiliki ruang lingkup Skema NEK,” ujarnya.
Validasi Verifikasi GRK Skema NEK ini secara tidak langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi 8 persen, yaitu dengan mendukung Sasaran Nasional Transformasi Ekonomi Hijau Indonesia melalui Kegiatan Prioritas Peningkatan Upaya Dekarbonisasi Indonesia.
“Dengan demikian, pengembangan VV GRK Skema NEK akan mendapatkan dua manfaat sekaligus, yaitu meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenperin dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” papar Hagung.
Sebelumnya, LVV BBSPJIKKP Yogyakarta telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional sejak 18 Oktober 2023 dengan ruang lingkup Verifikasi GRK untuk organisasi, dan Validasi Verifikasi GRK untuk proyek sektor manufaktur dan waste handling. Skema NEK telah terdaftar pada Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) dengan lingkup verifikasi laporan emisi, validasi Dokumen Rencana Aksi Mitigasi (DRAM), dan verififikasi Laporan Capaian Aksi Mitigasi (LCAM).