“Realisasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang hampir mencapai target ini merupakan hasil kerja keras bersama seluruh pihak terkait, khususnya menjelang akhir tahun anggaran,” ujar Irfan.
Rinciannya, Belanja Pemerintah Pusat telah terealisasi sebesar Rp5,083 triliun atau 86,76 persen dari target, sementara Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp10,861 triliun atau 98,20 persen dari target.
“Pencapaian ini didukung penyelesaian dokumen persyaratan salur DAK Fisik hingga batas waktu pada 16 Desember 2024,” ungkap Irfan.
Kendati capaian Transfer ke Daerah menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 9,27 persen hingga 30 November, beberapa tantangan masih harus diatasi. Realisasi DAK Fisik dan Dana Insentif Fiskal hingga saat ini masih berada di bawah 80 persen.
Namun, insentif fiskal menunjukkan perbaikan. Pada tahap II, empat pemerintah daerah, yakni Pemprov Bengkulu, Pemkab Bengkulu Selatan, Pemkab Rejang Lebong, dan Pemkab Lebong, berhasil menerima total Rp18,1 miliar.
Meski demikian, masih ada satu pemerintah daerah yang belum menerima insentif fiskal, mengindikasikan perlunya percepatan pengelolaan dokumen salur.
Kinerja APBD regional Bengkulu hingga 30 November 2024 mencatat pendapatan daerah sebesar Rp8,912 triliun atau 66,94 persen dari target, sementara belanja daerah mencapai Rp9,281 triliun atau 67,35 persen dari pagu. Defisit APBD tercatat sebesar Rp368,78 miliar, setara 79,10 persen dari pagu.
Namun, terdapat perbedaan data penyaluran TKD antara laporan APBN dan realisasi APBD. Menurut akun iAccount APBN, penyaluran TKD mencapai Rp10,116 triliun, tetapi laporan realisasi APBD hanya mencatat Rp8,158 triliun.
“Ini terjadi karena beberapa pemerintah daerah belum melaporkan secara lengkap penerimaan APBD ke DJPK,” jelas Irfan.