Tim Pidsus Kejari Lebong memaparkan temuan hasil penyelidikan yang dilakukan atas dugaan korupsi dana BOKB di DP2KBP3A Lebong kepada Inspektorat Lebong sebagai acuan untuk dimulainya audit.
BACA JUGA:43 Peserta Tidak Lulus PPPK Akan Jadi PPPK Paruh Waktu
BACA JUGA:Penyaluran Beras Gratis Baru Diputuskan untuk 2 Bulan, Januari dan Februari 2025
Berdasarkan temuan dari hasil penyelidikan yang dilakukan dalam belanja dana BOKB di DP2KBP3A Lebong TA 2022-2023, ditemukan selisih anggaran operasional stunting, makanan dan minum mencapai Rp81 juta.
Selisih anggaran sejumlah tersebut berdasarkan hasil penyelidikan tim Pidsus Kejari Lebong.
Berdasarkan temuan itu, Kejari Lebong meminta pihak Inspektorat melakukan audit ulang untuk mengetahui berapa KN yang timbul dalam kasus ini.
Dalam penyelidikan kasus ini, Kejari Lebong sudah meminta keterangan beberapa saksi. Diantaranya, mantan Kepala DP2KBP3A Lebong tahun 2022 dan 2023.
Selain itu Kejari Lebong juga sudah meminta ketarangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Penyuluh, Bendahara dan semua pihak terkait lainnya.
BACA JUGA:Sepanjang 2024 Kerugian Akibat Kebakaran Mencapai Rp 1,85 Miliar, Terjadi 33 Kasus Kebakaran
BACA JUGA:Kajari Akui Belum Terima Surat Kuasa Khusus, Penarikan Aset DPRD Rejang Lebong Terancam Mandek
Dana yang masuk dalam penyelidikan ini, yaitu penggunaan anggaran BOKB di DP2KBP3A Lebong TA 2022-2023.
Pada realisasinya di 2022 lalu lebih kurang di angka Rp1,5 miliar dari total anggaran lebih kurang Rp2,9 miliar.
Kemudian, realisasi anggaran 2023 lebih kurang di angka Rp3 miliar. Sehingga, total keseluruhan anggaran yang dilakukan penyelidikan oleh Kejari Lebong saat ini mencapai Rp4,5 miliar.
Anggaran BOKB ini, salah satunya untuk penanganan stunting di Kabupaten Lebong. Dalam realisasi jaksa menduga ada penyalahgunaan anggaran, berpotensi menimbulkan kerungian negara.