Sementara itu, Paslon terpilih Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Azhari – Bambang Agus Suprabudi mengucapkan terima kasi kepada KPU, Bawaslu, Polres, Kejari, Pemkab Lebong dan seluruh masyarkat Lebong yang telah menjaga Pilkada Lebong tetap berjalan lancar dan damai. “Kami juga ucapkan terima kasih kepada masyarkat Lebong yang sudah mempercayakan amanah ini kepada kami berdua (Azhari-Bambang,” kata Azhari, didampingi Bambang Agus Suprabudi.
Setelah resmi ditetapkan sebagai Paslon terpilih di Pilkada Lebong, Azhari mengatakan, ia dan Bambang Agus Suprabudi siap dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lebong dan siap membawa perubahan untuk Kabupaten Lebong.
“Kami siap kapanpun akan dilantik,” ucapnya. Terakhir, Azhari mengucapkan permohonan maaf kepada semua pihak, jika dalam tahapan Pilkada, ia secara pribadi dan tim ada membuat sebuah kesalahan.
“Kami mohon maaf jika dalam proses Pilkada kami ada membuat kesalahan, mari kita bersama-sama membangun Lebong,” tutupnya.
Fikri – Hendri Siap Emban Amanah Periode 2025-2030
Pasangan HM. Fikri - Hendri resmi ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Rejang Lebong untuk periode 2025-2030 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rapat pleno terbuka, Kamis 9 Januari 2025 lalu. Penetapan ini menjadi tonggak awal rangkaian proses persiapan pelantikan yang dijadwalkan berlangsung awal Februari mendatang.
Rapat pleno yang digelar di Kantor KPU Rejang Lebong berlangsung lancar, meskipun pasangan calon nomor urut 03, Syamsul Effendi - Juhendra, tidak hadir. Kendati demikian, pasangan calon nomor urut 02, Hendra Wahyudiansyah – Herizal Apriansyah, turut hadir dalam pleno tersebut untuk memberikan penghormatan kepada pasangan terpilih.
Ketua KPU Rejang Lebong, Ujang Maman, menegaskan bahwa absennya salah satu pasangan calon tidak memengaruhi legitimasi penetapan. “Proses ini telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan memiliki dasar hukum yang kuat,” ujarnya.
Pasca penetapan, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mulai menyiapkan langkah-langkah administrasi yang menjadi prasyarat pelantikan. Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkab Rejang Lebong, Pranoto Majid, SH, MH menjelaskan bahwa tahapan selanjutnya mencakup pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong.
“Setelah penetapan calon terpilih, proses berikutnya adalah pengangkatan kepala daerah baru dan pemberhentian kepala daerah lama sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016. Kita juga akan memastikan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat terus dilakukan untuk memastikan pelantikan berjalan lancar sesuai jadwal,” beber Pranoto.
Terkait persiapan menjelang pelantikan, Pemkab Rejang Lebong kini tengah mempersiapkan segala kebutuhan teknis dan administratif. Agenda pelantikan diperkirakan akan berlangsung meriah dengan mengundang sejumlah pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga. Pranoto Majid memastikan bahwa semua pihak terkait dilibatkan dalam persiapan ini.
“Pelantikan bukan hanya momen seremonial, tetapi juga simbol tanggung jawab besar yang diemban pemimpin baru untuk membawa perubahan di daerah ini,” tegasnya.
Dalam pernyataannya usai rapat pleno, Wakil Bupati terpilih, Hendri, mengajak masyarakat Rejang Lebong untuk bersatu kembali setelah perhelatan pemilu yang kerap memicu perbedaan pilihan. “Pemilu adalah proses demokrasi. Kini saatnya kita kembali bergandengan tangan untuk membangun Rejang Lebong. Tidak ada lagi tim 01, 02, atau 03. Semua adalah bagian dari masyarakat yang ingin melihat daerah ini maju,” kata Hendri.
Ia juga menambahkan bahwa kepemimpinan mereka akan berfokus pada kebijakan inklusif dan merangkul seluruh elemen masyarakat, tanpa memandang perbedaan pilihan politik. “Kami akan memastikan bahwa pembangunan di Rejang Lebong dilakukan secara adil dan merata,” imbuhnya.
Dalam visinya, pasangan Fikri-Hendri menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur, pendidikan, sektor pertanian, dan pariwisata sebagai prioritas utama. Mereka juga berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kami ingin setiap kebijakan yang diambil berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan ini,” ujar Hendri.