TUBEI, KORANRB.ID – Bupati Lebong, Kopli Ansori mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan kegiatan pembangunan fisik, harus bisa menyelesaikan seluruh pekerjaan fisik tepat waktu.
Ia tidak ingin ada istilah proyek luncuran lantaran ada pekerjaan fisik proyek yang tidak tuntas di tahun ini sebagaimana yang masih terjadi di tahun 2022. ''Semua pekerjaan fisik tahun ini, saya minta harus selesai seratus persen,’’ tegas Bupati.
BACA JUGA: Butuh Rp 5 Miliar Lanjut Pembangunan Jalan Lisai
Baik proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong, APBD provinsi maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keinginannya agar seluruh pekerjaan fisik selesai tepat waktu, berkaitan dengan manfaat yang dirasakan masyarakat serta kelanjutan dari pembangunan itu sendiri.
''Jangan sampai pembangunan yang dilaksanakan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat karena tidak selesai,’’ ungkap Bupati.
Banyak kerugian yang akan dialami Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong jika sampai terjadi pekerjaan fisik proyek luncuran. Terlebih ketika ujung-ujungnya realisasi pembangunan fisik itu sampai bermasalah secara hukum.
Penganggaran setiap pembangunan berjangka tidak bisa serta merta langsung dilaksanakan ketika bermasalah. Namun harus menunggu kepastian hukum atas pekerjaan itu.
''Saya minta seluruh OPD benar-benar mengawasi realisasi pekerjaan fisik yang dilaksanakan rekanan,’’ papar Bupati.
BACA JUGA:Jangan Curi Start Kampanye, PNS Tidak Boleh Berpihak
Jika masih juga terjadi, Bupati pastikan mengevaluasi pimpinan OPD bersangkutan. Bahkan tidak segen menjatuhkan sanksi copot dari jabatan karena kinerjanya tidak maksimal. ''Mudah-mudahan tidak ada proyek yang tidak selesai,'' ungkap Bupati.
Diketahui, tahun ini Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Kabupaten Lebong menyelesaikan 62 paket lelang kegiatan fisik. Nilai kontraknya mencapai Rp 73 miliar. Jumlah itu sesuai data kegiatan yang disampaikan ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).(sca)