Ia menegaskan jika mayoritas pembangunan fisik yang dilakukan Pemkab BU masih merupakan program fisik jalan, irigasi dan jembatan.
Ini sesuai dengan aspirasi masyarakat yang masuk dalam Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten dan menjadi prioritas daerah.
“Karena permasalahan jalan tersebut terutama jalan akses pertanian dan perkebunan akan berdampak langsung pada ekonomi di BU,” pungkas Sekda.
BACA JUGA:Bengkulu Utara Kekurangan 3.308 Ton Pupuk Subsidi
Sekadar mengetahui, pembahasan APBD di BU sempat menjadi sorotan karena terjadi polemik terkait dengan dokumen yang diserahkan ke Gubernur untuk dilakukan evaluasi.
Bahkan APBD yang sudah disahkan sebelum akhir November lalu harus molor pembahasannya karena kekurangan dokumen pengesahan hingga akhirnya dilengkapi. (qia)