KORANRB.ID - Pengisian 7 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) setingkat kepala dinas (kadis) yang kosong di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong, akan dikejar tahun ini. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini telah disiapkan anggaran kegiatan lelang JPTP senilai Rp 400 juta. Teknisnya tinggal menunggu rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lebong, Benny Kodratullah, MM mengaku sudah mengusulkan rencana lelangnya ke KASN.
BACA JUGA:Bangun Perpustakaan Modern Rp10,3 Miliar
''Kami belum tahu apakah disetujui atau tidak, yang jelas belum ada petunjuk dari KASN,'' kata Benny.
Tidak dipungkirinya, lelang harus dilaksanakan tahun ini sesuai instruksi bupati. Soalnya 7 jabatan setingkat kepala dinas itu telah kekosongan jabatan sejak 20121.
''Sementara peran OPD (organisasi perangkat daerah, red) dituntut lebih maksimal dalam mengimplementasikan visi dan misi bupati dan wakil bupati Lebong dalam mewujudkan kabupaten bahagia sejahtera,'' terang Benny.
BACA JUGA:Sebanyak 32 anak yatim piatu Hidayatullah bertemu dengan Wakapolda Bengkulu Brigjen Pol Agus Salim
Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si mengaku segera akan menggelar lelang JPTP jika rekomendasi KASN turun. Pihaknya sudah menyusun panitia seleksi (pansel) yang akan ditugaskan menjalankan proses lelang jabatan.
''Tinggal nanti dikukuhkan melalui SK (surat keputusan, red) bupati kalau KASN menyetujui usulan kami,'' ungkap Sekda.
Untuk persiapan, BKPSDM telah menggelar asesmen atau uji kompetensi terhadap seluruh pejabat eselon II yang menduduki JPTP. Jumlah PNS yang mengikuti 22 orang dari 23 pemangku JPTP yang ada di lingkungan Pemkab Lebong.
BACA JUGA:Alokasikan Rp 684 Juta Gaji Perangkat 12 Masjid
''Uji kompetensi itu untuk memastikan kecakapan para pejabat eselon II yang diamanahkan memegang jabatan,'' tutur Sekda.
Diketahui, 7 jabatan setingkat kadis yang kosong itu Asisten I, Asisten II, dan Asisten III. Termasuk jabatan sekretaris DPRD, kepala BKPSDM, kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan Kepala Inspektorat Daerah (Ipda). Kekosongan jabatan karena para pejabatnya telah pensiun sebagai PNS. (sca)