KORANRB.ID – Program Prakerja yang diluncurkan pada tahun 2020 telah menjadi ikon program pemerintah dalam untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing masyarakat Indonesia di pasar kerja.
Program ini telah memberikan manfaat kepada 17,5 juta masyarakat di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Selama tiga tahun lebih, Program Kartu Prakerja telah memberikan akses pelatihan secara inklusif di antaranya untuk 51 persen perempuan, 48 persen berasal dari 212 kabupaten/kota miskin ekstrem, 2 persen dari kabupaten/kota tertinggal, dan 3 persen dari penyandang disabilitas.
Tahun 2023 lalu, Prakerja telah kembali pada skema normal dan berkolaborasi dengan 245 Lembaga Pelatihan untuk menyediakan tidak kurang dari 1.216 pelatihan.
Mulai dari pelatihan tatap muka (luring) maupun webinar (daring) dalam berbagai kategori pelatihan seperti greenskills, digital termasuk Artificial Intelligence (AI), yang mendukung hilirisasi.
BACA JUGA:Rencana KUA Layani Pencatatan Nikah Semua Agama, Harus Ada Ini
Dalam Rapat Komite Cipta Kerja yang diadakan belum lama ini, disebutkan bahwa Prakerja telah banyak dievaluasi dan hasilnya positif.
Program Prakerja telah terbukti efektif dalam membantu masyarakat luas untuk mendapatkan pekerjaan juga meningkatkan semangat belajar melalui digitalisasi.
“Di tahun 2023 saja dengan skema normal, angka kepesertaan lebih tinggi 14,29% dari target awal, dampak mengenai peningkatan peluang kerja ini juga dikonfirmasi oleh studi Definit dari ADB dimana angkanya mencapai 95 persen,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga Ketua Komite Cipta Kerja, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.
Selain Definit, masih banyak penelitian evaluasi dampak Prakerja.
Misalnya studi Presisi yang menyebutkan adanya peningkatan pendapatan per bulan sebesar 17 – 21 persen dari penerima dibanding non-penerima.
Adapun dalam rapat disebutkan bahwa dengan berbagai pertimbangan termasuk berbagai evaluasi positif dan komitmen Prakerja untuk terus memperbaiki diri, diputuskan program ini dilanjutkan di tahun 2024.
Penyelenggaraan di tahun ini juga ditingkatkan kualitasnya dengan adanya moda pelatihan tambahan yang mendukung fleksibilitas dan aksesibilitas khususnya untuk peserta dari Indonesia Timur yang memiliki perbedaan waktu, yaitu diaktifkannya kembali pelatihan asynchronous.
BACA JUGA:Mulai 1 Maret BPJS Kesehatan Sebagai Syarat SKCK, Uji Coba di 6 Polda
Mengenai Prakerja di tahun 2024, dalam rapat ini disebutkan pula upaya untuk memperkuat hal berikut, antara lain peningkatan kolaborasi.