Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Bengkulu percaya diri dengan 3 kursi DPRD Provinsi Bengkulu saat ini. PKB akan menjadi kuda hitam sehingga mampu memancing ketertarikan partai lain dalam membentuk koalisi Pilkada 2024.
Menurut ketua DPW PKB Provinsi Bengkulu sekaligus anggota komisi VI DPRD Provinsi Bengkulu, Zainal menyampaikan, bahwa PKB saat ini berperan sebagai kuda hitam.
Hal tersebut dikarenakan, saat ini PKB memiliki jumlah kursi yang dipertimbangkan dalam peta koalisi untuk mengusung Bakal Calon (Balon) Gubernur Bengkulu 2024.
“Iya kita meraih 3 kursi, kita tahu jumlah tersebut cukup dipertimbangkan dalam peta koalisi. Apabila terdapat partai yang memiliki kandidat namun kekurangan kursi,” ungkap, Zainal, 18 Maret 2024.
Zainal mengungkapkan, tentu adapun faktor lain yang dapat mempengaruhi peta koalisi PKB, yakni salah satunya sosok tokoh yang diusung.
Adapun yang diperhatikan PKB, yakni seperti kapasitas secara jejaring tokoh. Kedua, kapasitas keilmuan tokoh yang akan diusung PKB bersama koalisi.
Terakhir, kemampuan secara finansial yang memang cukup berpengaruh dalam Balon Gubernur Bengkulu.
“Kita melihat dan kita memiliki kriteria juga dari sosok tokoh yang akan diusung tersebut,” ujar Zainal.
Zainal mengatakan, selain kriteria tokoh tentu visi misi dari Balon tersebut turut akan menjadi pertimbangan PKB untuk mengusung dan bergabung dalam koalisi.
Seperti, program yang akan dijanjikan kepada masyarakat Provinsi Bengkulu masuk akal ataukah tidak.
“Kita akan pertimbangkan juga, visi misi dan program Balon tersebut,” ungkap Zainal.
Zainal menilai, hal tersebut sudah menjadi aturan internal dari PKB terkait menetukan peta koalisi untuk mengusung Balon dalam Pilkada.
“Itu semua sudah aturan PKB, kita tunduk dan patuh saja,” jelas Zainal.
Zainal mengatakan, sejauh ini belum terdapat partai yang menjalin komunikasi secara resmi terkait Pilgub Bengkulu.
Tambah Zainal, bahwa hal tersebut dikarenakan partai baik tingkat DPC, DPW maupun DPP tengah disibukkan dengan memantau jalannya pleno KPU RI.
Tentu hal tersebut, mengakibatkan belum terjadinya pembahasan inten terkait peta koalisi ditingkat Provinsi maupun kabupaten/kota.