Namun dengan pemberian TPP selama ini, belum begitu terlihat adanya peningkatan kinerja PNS secara nyata di lingkungan Pemkab Lebong.
Bahkan di awal-awal pemberlakuan TPP, tidak sedikit PNS di lingkungan Pemkab Lebong yang harus mengembalikan uang yang diterima karena menjadi temuan kelebihan bayar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hal itu terjadi karena teknis penghitungan yang dinilai kurang transparan dan berpotensi menimbulkan kerugian negara.
BACA JUGA:Nyoblos 2 Kali di TPS Berbeda, Warga di Kabupaten Kaur Terancam 18 Bulan Penjara
Soalnya beberapa PNS yang tidak penuh kerja satu bulan karena bolos, tetap mendapatkan TPP secara penuh karena diduga adanya permainan absensi PNS oleh operator dari Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Persandian.