‘’Setiap anak adalah aset yang akan menjadi generasi penerus bangsa sehingga apapun yang berkaitan dengan anak wajib diperhatikan pemerintah,'' tukas Fahrurrozi.
Di sisi lain ia juga mengingatkan DP3AP2KB dan Dinkes benar-benar memfokuskan penanganan kasus stunting.
Selaku motor penggerak, kedua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu diharapnya tidak hanya menunggu data penanganan stunting di balik meja.
‘’Jangan tidur, TPK harus turun ke lapangan pastikan tidak ada balita (bawah lima tahun, red) Lebong yang mengalami stunting atau mengidap kekurangan gizi,'' tegas Fahrurrozi.
BACA JUGA:Israel Buka Jalur Bantuan untuk Gaza, Ternyata Ini Penyebabnya
Diketahui, TPK yang dibentuk di setiap desa dan kelurahan berjumlah 312 orang.
Meliputi kader Keluarga Berencana (KB), penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta bidan desa.
Untuk tugas pendampingan ditujukan kepada pasangan usia subur, ibu hamil dan para ibu pasca bersalin.
Edukasi kepada calon pengantin dimaksudkan agar ke depan paham dan siap saat mengejar kehamilan.
BACA JUGA:Disnakertrans Temukan Banyak THR Pekerja di Bengkulu Tidak Dibayar Penuh
Soalnya kasus anak menderita stunting didominasi faktor orang tua yang tidak siap di masa kehamilan.
Termasuk kurang asupan gizi, baik pada ibu hamil maupun bayi yang sudah dilahirkan.
Masing-masing TPK mempunyai tugas utama dalam pencegahan stunting.
Mulai dari melaksanakan pendampingan, penyuluhan, pelaporan dan memberikan rujukan pengobatan terhadap anak penderita stunting.
BACA JUGA:Longsor dan Pohon Tumbang Intai Pemudik, Pemeliharaan Jalan Belum optimal
Bidan sebagai koordinator pemberian layanan kesehatan, kader PKK memberikan informasi dan penggerak kesejahteraan keluarga serta kader KB bertugas mencatat pendampingan keluarga dan pelaporan dengan sistem aplikasi khusus.