Pemkab Bengkulu Tengah Kembali Usul Pembangunan Jembatan, Anggaran Rp65 Miliar
PUTUS: Salah satu jembatan yang berada di Desa Penanding Kecamatan Karang Tinggi diusulkan Dinas PUPR ke pemerintah pusat untuk dibangun kembali.--Foto: Jeri Yasprianto.Koranrb.Id
BENTENG,KORANRB.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Tengah terus memperkuat komitmennya dalam membenahi infrastruktur untuk konektivitas wilayah.
Melalui koordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Bengkulu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkulu Tengah kembali mengajukan usulan pembangunan jembatan ke pemerintah pusat.
Kepala Dinas PUPR Bengkulu Tengah, Febrian Fatahillah, ST, MT menjelaskan, dalam surat undangan evaluasi dan klarifikasi yang dikeluarkan BPJN Bengkulu tertanggal 27 Mei 2025, ada 4 usulan jembatan dari wilayah Bengkulu Tengah masuk daftar pembahasan.
Sejumlah 4 Jembatan tersebut yakni jembatan Taba Pasma - Air Bengkulu, jembatan Penanding - Air Rindu Hati.
BACA JUGA:Rp700 Miliar untuk Infrastruktur, Gubernur Helmi Segera Realisasikan Perbaikan Jalan
BACA JUGA:Jaksa Dalami Pendangkalan Alur Pelabuhan Pulau Baai, Dukung PT Pelindo Diperiksa
Kemudian jembatan Tanjung Raman - Air Rindu Hati dan jembatan Air Ringkus - Desa Rajak Besi.
"Alhamdulillah 4 jembatan yang kita usulkan masuk dalam pembahasan. Tentu kita berharap pembangunan 4 jembatan yang kita usulkan ini benar-benar dapat terealisasi dan disetujui oleh pemerintah pusat," sampainya.
Lanjut Febrian, total anggaran dari 4 usulan jembatan tersebut mencapai Rp65,35 miliar. Rinciannya, jembatan Taba Pasmah – Air Bengkulu Rp18,3 miliar, jembatan Penanding – Air Rindu Hati butuh Rp15,09 miliar.
Kemudian jembatan Tanjung Raman – Air Rindu Hati sebesar Rp15,11 miliar dan jembatan Air Ringkis – Desa Rajak Besi sebesar Rp4,81 miliar.
Seluruhnya jembatan yang diusulkan ini memiliki dampak signifikan terhadap mobilitas warga serta pertumbuhan ekonomi lokal.
Makanya Pemkab Bengkulu Tengah berharap 4 jembatan tersebut dapat segera dibangun.
"Pembangunan keempat jembatan ini bukan hanya menjawab kebutuhan akses antar wilayah, tetapi juga menjadi bagian dari strategi menekan ketimpangan infrastruktur antara desa dan pusat kabupaten," ujarnya.
Febrian menyampaikan, pada dasarnya pembangunan 4 jembatan tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2024 lalu. Namun pembangunan 4 jembatan tersebut tertunda dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran pusat.